Masuk

Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices

Judul: Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices
Editor: Karen Hunt-Ahmed
Penerbit: Wiley, 2013
Bahasa: Inggris
Tebal: 382 halaman
Kondisi: Buku baru (bagus)
Harga: Rp. 250.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312


Sebuah pandangan komprehensif mengenai inovasi, aplikasi, dan praktik terbaik dari keuangan Islam. Akad keuangan Islam ditransaksikan di setiap pusat keuangan utama dunia, dan kebutuhan untuk informasi tentang topik ini dalam jangkauan global telah tumbuh secara eksponensial. Sebagai seorang ahli dalam bidang ini, penulis Karen Hunt-Ahmed memahami seluk-beluk masalah ini dari pasar modal. Sekarang, bersama dengan bantuan dari sejumlah kontributor yang berpengalaman, ia menguasai keuangan Islam dari perspektif praktisi, membahas isu-isu dalam pengelolaan aset, hukum kontrak, ekuitas swasta, manajemen aset, dan banyak lagi lainnya. 

Buku ini menjelaskan praktek dan inovasi keuangan Islam dalam segala hal dari perbankan dan real estate untuk ekuitas swasta, manajemen aset, dan banyak bab lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya bagi Muslim maupun non-Muslim yang berkepentingan dengan bidang ini. Dibagi menjadi tiga bagian yang komprehensif, akan menempatkan Anda dalam posisi yang lebih baik untuk memahami, dan unggul dalam profesi. Pengantar penting Anda ke sejarah, struktur hukum, dan kontrak keuangan dasar dalam berbagai masalah industri yang dihadapi praktisi keuangan Islam kontemporer. Rincian dan signifikansinya dalam lingkup studi meliputi keuangan dan budaya kontemporer kasus transaksi berbasis di Amerika Serikat dan tantangan terkait dan kesuksesan. Dilengkapi dengan mendalam wawasan dan saran ahli, analisis rinci karya ini akan membantu Anda mendapatkan pemahaman yang kuat tentang seberapa efektif pendekatan ini dapat terbukti.

READ MORE - Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices

Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk

Judul: Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk
Editor: Munawar Iqbal & David T. Llewellyn
Penerbit: Edward Elgar Publidhing, 2010
Bahasa: Inggris
Tebal: 267 halaman
Kondisi: Buku baru (bagus)
Harga: Rp. 150.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312 


Lebih dari 200 bank syariah -termasuk beberapa bank multinasional terbesar- sekarang beroperasi di non-Muslim serta negara-negara Muslim. Karya ini membahas teori dan praktek keuangan Islam, dan berfokus pada kesempatan yang ditawarkan oleh keuangan Islam sebagai metode alternatif intermediasi keuangan. Fitur utama dari kontrak (sebagai lawan berbasis utang) bagi hasil yang disorot, dan cara-cara di mana mereka dapat memfasilitasi peningkatan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan dieksplorasi.
READ MORE - Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk

Bank Syariah dan Krisis

Dari beberapa forum pengajian kami sering dihadapkan pada pertanyaan apakah perbankan dan lembaga keuangan syariah terbebas dari krisis. Beberapa pihak menilai bahwa bank syariah akan bebas dari krisis. Berikut adalah ulasan kami.

Beberapa alasan umum yang dikemukakan bahwa bank syariah akan bebas krisis. Pertama, bank dan lembaga keuangan syariah mesti terkait langsung dengan sektor riil -  diistilahkan ‚Main Street‘ vs ‚Wall Street‘ – serta aktifitas transaksi syariah tidak mendukung ekspansi yang berlebihan dan membatasi tindakan spekulatif di sektor finansial. Kedua, persyaratan etik mengarahkan bank dan lembaga keuangan syariah menjauhi risiko dan leveraged transaction seperti adanya risk sharing serta mengharuskan adanya underlying asset dalam setiap transaksinya.  Pembatasan ini berperan sebagai perisai ekstra dalam manajemen risiko.  Ketiga, ketentuan syariah mengharamkan penjualan atau sewa atas sesuatu yang tidak dimiliki, sehingga melarang praktek spekulasi short selling dalam sistem keuangan. Dengan kata lain, prinsip-prinsip syariah menyokong disiplin dan tanggung jawab dalam aktifitas keuangan sebagai prasyarat yang dibutuhkan dalam stabilitas keuangan.

Akan tetapi pandangan yang menyatakan bahwa perbankan dan lembaga keuangan syariah dapat sepenuhnya bebas krisis boleh jadi keliru. Bahkan dalam situasi ketika prinsip-prinsip syariah dipegang sekalipun, sistem keuangan syariah tidak kebal terhadap segala risiko atau bebas dari krisis secara sempurna. Sekedar untuk mengingatkan para penggiat dan praktisi keuangan syariah hendaknya tidak perlu overconfidence serta tetap waspada terhadap euforia yang terjadi.

Beberapa alasan baik secara teoritis dan empiris dapat menunjukkan hal ini. Pertama, secara teori, sumber utama krisis keuangan biasanya adalah  akibat terjadinya kelebihan pembiayaan oleh perbankan yang dilakukan secara tidak hati-hati. Namun apakah bisa dijamin bahwa bank dan lembaga keuangan syariah tidak tergiur melakukan ekspansi kredit apalagi ketika melihat suatu sektor sedang booming? Kasus gagal bayar Dubai World akibat ekspansi berlebihan menerbitkan surat utang syariah kiranya dapat dijadikan pelajaran akan hal ini. Kita pun tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada institusi keuangan termasuk yang berlabel atau berskema syariah karena mereka pun ingin memaksimalkan keuntungan.

Kedua, keterkaitan erat keuangan syariah dengan sektor bukan berarti bank syariah bebas risiko karena sektor riil juga dapat mengalami fluktuasi. Guncangan di sektor riil sunnatullah dan dapat terjadi kapanpun sehingga mau tak mau kinerja bank syariah pada akhirnya akan terkena dampaknya pula. Belum lagi risiko-risiko lain seperti penurunan perdagangan, risiko suku bunga dan nilai tukar. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa akibat krisis global bank syariah terkena dampak dari penurunan kinerja sektor riil akibat depresiasi asset (terutama asset properti), penurunan pembiayaan perdagangan (trade finance) akibat penurunan perdagangan dunia, penurunan dalam sindikasi sukuk, dan sebagainya.

Studi Parashar dan Venkatesh (2010) juga menunjukkan bahwa walaupun secara umum selama 2006-2009 perbankan syariah berkinerja lebih baik daripada perbankan konvensional, sebagai dampak krisis keuangan global, penurunan kinerja bank-bank syariah justru lebih buruk daripada bank konvensional dalam hal capital ratio, leverage dan return on average equity. Sedangkan bank konvensional mengalami kinerja lebih buruk dari bank syariah dalam return on average asset and liquidity.

Adalah benar bahwa risiko di sektor riil menurun dalam beberapa dekade terakhir, sebaliknya risiko di sektor finansial terus meningkat, namun hal ini bukan berarti risiko lembaga keuangan syariah juga menurun. Temuan ini justru menunjukan bahwa pembiayaan terhadap  sektor riil dapat menimbulkan risiko sistemik bila ekspansi investasi cenderung spekulatif, terlebih ketika perekonomian sedang membaik atau booming. Pembiayaan yang terlampau agresif disertai manajemen risiko yang tidak prudent akan menjadi sumber krisis di masa mendatang.

Pertimbangan ini memberi pelajaran pentingnya manajemen risiko yang lebih hati-hati dan mempersiapkan infrastruktur penyangga dalam mendukung sistem keuangan syariah dalam menjamin standar pengawasan yang lebih hati-hati terkait manajemen risiko, tatakelola perbankan syariah, disiplin aturan dan transparansi pasar.

Pelajaran penting dari ulasan di atas adalah bahwa lembaga keuangan syariah, dengan segala keunggulan yang ditawarkannya, tidaklah hidup dalam plastik yang steril. Tuntutan zaman mengharuskan ia berinteraksi dengan berbagai pihak (baik nasabah, supplier pendukung operasionalnya, perusahaan induk dan sebagainya) dengan segala macam konsekuensinya. Proyek-proyeknya yang dibiayai oleh bank dan lembaga keuangan syariah tetap terpengaruh oleh dinamika apapun yang akan terjadi. Pembiayaan dari bank syariah bukan berarti bebas risiko, terlebih lagi dengan pragmatisme praktik-praktik perbankan syariah di lapangan yang memungkinkan menyalahi prinsip transaksi dan maqashid syariah. Bank syariah juga manusia.

Iman Sugema dan M. Iqbal Irfany
READ MORE - Bank Syariah dan Krisis

Pilar Kebijakan Publik Syariah

Salah satu topik penting dalam kajian ekonomi Islam adalah terkait dengan kebijakan publik syariah. Hal ini dikarenakan oleh sangat strategisnya peran pemerintah di dalam menata dan mengelola perekonomian, apakah perekonomian akan bergerak pada arah kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan, atau sebaliknya, bergerak pada semakin memburuknya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai ulil amri dalam ajaran Islam mendapat perhatian yang sangat besar.

Secara syari, tujuan kebijakan publik adalah melahirkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat. Kemaslahatan ini memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi manfaat dan dimensi berkah. Dimensi manfaat merujuk pada economic benefit yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Sementara dimensi berkah merujuk pada kualitas dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Munculnya ketenangan, ketenteraman, dan keamanan sosial merupakan bagian dari indikator keberkahan ekonomi, di samping peningkatan moralitas dan kualitas ketaatan masyarakat terhadap ketentuan Allah SWT. Inilah visi utama kesejahteraan, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS 106 : 3-4. Karena itu, kalau pembangunan ekonomi semata-mata hanya meningkatkan pendapatan namun melahirkan kerusakan moral, maka pembangunan tersebut pada hakekatnya telah menciptakan ketidakberkahan. Berarti ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki.

Agar tujuan kebijakan publik ini bisa terealisasikan dengan baik, maka ada dua pilar utama kebijakan yang harus dipenuhi. Pertama, pilar kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan maqashid as-syariah. Kedua, kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

Pilar maqashid
Sebagaimana telah diketahui bersama, elemen maqashid syariah itu menurut Imam Asy Syatibi ada lima. Yaitu hifzud diin (proteksi agama), hifzun nafs (proteksi diri/jiwa), hifzun nasl (proteksi keturunan), hifzul aql (proteksi akal), dan hifzul maal (proteksi harta). Seluruh desain kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan kelima unsur maqashid ini, karena jika itu terjadi, maka hasil atau output dari kebijakan itu pastilah melahirkan kemadharatan ekonomi yang sangat besar.

Pertama, kebijakan yang berorientasi pada hifzud diin akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Karena itu, jika masih ada larangan untuk menunaikan ibadah shalat selama jam kerja, atau membatasi hak warga untuk menunaikan kewajiban zakat, maka itu bertentangan dengan elemen proteksi agama ini. Kemudian, yang kedua, kebijakan yang berorientasi pada hifzun nafs akan mengantarkan pada perlindungan dan jaminan sosial masyarakat. Kebutuhan primer masyarakat harus terpenuhi. Karena itu, pemerintah akan selalu memikirkan jangan sampai ada warganya yang harus meregang kehilangan nyawa hanya karena ketiadaan uang untuk membeli makanan, atau kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Ketiga, kebijakan yang berorientasi pada hifzun nasl berarti pemerintah selalu memikirkan nasib generasi mendatang. Jangan sampai generasi mendatang menanggung akibat buruk dari kebijakan saat ini. Karena itu, pemerintah akan meminimalisir kebijakan pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, atau meninggalkan generasi mendatang dengan beban hutang yang sangat berat.

Sementara yang keempat, kebijakan yang berorientasi pada hifzul aql akan melahirkan pemerintahan yang selalu waspada terhadap keberadaan industri yang bisa merusak akal manusia dan menjadi sumber utama kejahatan, seperti industri minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Terakhir, kebijakan yang berbasis pada hifzul maal akan mendorong pemerintah untuk menciptakan pemerataan penguasaan kekayaan, jangan sampai terjadi penumpukan aset di tangan segelintir kelompok, atau jangan sampai sumberdaya alam negara dikuasai dan dimonopoli oleh kepentingan asing.

Pilar keadilan
Pilar yang kedua adalah keadilan. Cermin keadilan ini sangat sederhana, yaitu ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah dari masyarakat sebagai basis perumusan kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. Beliau mengatakan : kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap kuat, maka di mataku mereka sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap lemah (hina), maka di mataku sesungguhnya sangat kuat. Artinya, orientasi Umar adalah pada kelompok yang paling tidak berdaya. Seluruh konsentrasi kekuasaan Umar diarahkan untuk membela kepentingan mereka.

Logika Umar sangat sederhana, jika kelompok lemah terbela dan terberdayakan dengan baik, maka kelompok elit masyarakat pasti akan menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada. Semuanya akan terangkat nasibnya. Namun jika basis kebijakan itu adalah bagaimana melayani kepentingan kelompok elit masyarakat, maka belum tentu kelompok lemah (dhuafa) akan dapat menikmati kue pembangunan ekonomi.

Inilah yang kita butuhkan saat ini, yaitu negara dan pemerintah yang peduli dan membela sepenuhnya kepentingan masyarakat lemah. Parameternya sederhana, yaitu ketika seluruh perangkat kebijakan dan peraturan, baik undang-undang maupun aturan turunannya, beserta implementasinya di lapangan, betul-betul menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan kaum lemah negeri ini. Wallahu alam.

Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

READ MORE - Pilar Kebijakan Publik Syariah

Shadow Banking, UU LKM dan Koperasi

Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan menyampaikan kekhawatirannya atas penetrasi shadow banking terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Beberapa fenomena masalah shadow banking tersebut diantaranya adalah pertumbuhan kredit dari perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sangat pesat, inovasi produk keuangan dari perusahaan sekuritas, dan praktik koperasi serta lembaga keuangan mikro (LKM) yang tidak sehat.

Untuk itu Bank Sentral mengusulkan untuk memperketat regulasi dan supervisi terhadap praktik shadow banking. Regulasi dan supervisi yang ketat dipandang sangat penting untuk mengurangi risiko krisis yang diakibatkan kelemahan dan potensi kejahatan yang bisa timbul dari praktik shadow banking ini.

Mulai Januari 2013, dengan integrasi regulasi dan pengawasan sektor keuangan dengan beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kedepan harapan itu bertumpu pada otoritas baru ini. OJK diharapkan dapat memberikan regulasi dan supervisi yang terintegrasi, termasuk terhadap praktik-praktik shadow banking. Sehingga dapat melindungi nasabah dan publik secara luas.

Meregulasi Koperasi
Salah satu masalah yang sering muncul dari buruknya praktik shadow banking adalah penipuan investasi berkedok koperasi, MLM dan lembaga keuangan mikro. Masih hangat dalam ingatan publik, betapa meresahkan dampak penipuan Koperasi Langit Biru yang telah menggalang dana dari 140 ribu nasabah sejak tahun 2011.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah bersama DPR telah bergerak maju dengan pengesahaan UU Perkoperasian yang baru. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 18 Oktober 2012. UU baru ini secara umum memberikan harapan untuk dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus memberi harapan untuk dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi.

Terdapat beberapa substansi baru dalam dalam UU Perkoperasian yang diharapkan dapat memberi warna baru agar tata kelolanya semakin baik. Pertama, penegasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari, oleh dan untuk Anggota. Dengan penetapan ini diharapkan tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktek-praktek keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir.

Kedua, UU ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) dan Lembaga Pengawasan Koperasi. Dengan LPS KSP akan mendorong dan menjamin keamanan anggota koperasi. Disamping itu, Lembaga Pengawasan Koperasi juga harus dibentuk untuk memastikan pelaksanaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, UU baru ini juga memasukkan pelibatan Akuntan Publik dalam pemeriksaan laporan keuangan KSP untuk mendorong transparansi dan akuntabilitasnya.

Substansi UU LKM
Harapan untuk menyehatkan praktik shadow banking semakin kuat dengan disahkannya UU Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 11 Desember 2012. UU LKM diharapkan dapat memberikan kerangka regulasi untuk menyehatkan praktik keuangan mikro dan melindungi masyarakat lebih baik. UU LKM memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep simpanan dan penyaluran dana. Juga kelembagaan baik mengenai pendirian, bentuk hukum, permodalan maupun kepemilikan.

Bentuk badan hukum LKM yang sah kedepan menurut UU ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Desa atau Kelurahan. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau koperasi. Kepemilikan setiap orang atas saham Perseroan Terbatas tersebut paling banyak sebesar 20 persen.

Selain itu UU LKM juga mengatur mengenai kegiatan usaha LKM. Kegiatan usaha LKM yang ditetapkan dalam UU antara lain  menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan skala mikro kepada Anggota dan masyarakat, menerima Simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pembiayaan.

Kegiatan usaha LKM dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI). Dan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah. UU ini juga mengatur cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten atau kota sesuai perizinannya (multi-license).

Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, UU juga menegaskan dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM. Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM juga diwajibkan menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM, ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh nasabah, dan kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Di dalam UU LKM, perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada OJK. OJK dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. OJK juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM dan dapat meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya.

UU LKM mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, agar OJK dapat menyiapkan infrastruktur dan SDM yang diperlukan. LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU berlaku dan wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Berbagai substansi pegaturan dua UU baru ini akan memberikan arah baru bagi koperasi dan LKM kedepan. Wallahu ’alam bishawab.

Oleh Azis Setiawan, Dosen SEBI School of Islamic Economics dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Majalah Stabilitas Perbankan, Edisi Januari 2013
READ MORE - Shadow Banking, UU LKM dan Koperasi

Desain Politik Ekonomi Syariah

Peraih penghargaan IDB Prize dalam bidang ekonomi Islam tahun 2009 (1430 H), Prof Zubair Hasan, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa kecuali jika setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI) menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian mereka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional. Dengan kata lain, beliau menegaskan pentingnya mendorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat diminimalisir.

Secara tidak langsung, Prof Zubair Hasan juga ingin menyatakan bahwa keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan Chili, Alejandro Foxley, sebagaimana dikutip dalam Williamson dan Haggard (1994), dimana beliau menegaskan bahwa Economists must not only know their economic models, but also understand politics, interests, conflicts, passions - the essence of collective life. For a brief period of time you could make changes by decree; but to let them persist, you have to build coalitions and bring people around. You have to be a politician. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistim perekonomian yang menjadikan nilai atau value yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya.

Sebagai contoh, ketika teori pengeluaran agregat menyatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pengeluaran agregat hanya ada empat, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan teori tersebut diadopsi oleh kekuasaan dalam desain kebijakan ekonominya, maka bukan hal yang mudah untuk memasukkan zakat sebagai bagian penting dalam komponen pengeluaran agregat. Bahwa zakat bukan sekedar charity yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Bahkan faktanya hingga hari ini, instrumen zakat masih dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks fiscal policy.

Tiga ranah
Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah ini dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistimatis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai atau value ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial. Para stakeholder ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Dari sisi ini, harus diakui bahwa ekonomi syariah masih jauh tertinggal. Jumlah UU-nya saja baru ada empat, yaitu UU No 41/2004 tentang Wakaf, UU No 19/2008 tentang SBSN, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi jika dibandingkan dengan perangkat peraturan di bawahnya, akan jauh lebih tertinggal. Karena itu, advokasi kebijakan publik berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

Kemudian, ranah ekspansi kelembagaan menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan size atau ukuran industri ekonomi syariah. Yaitu, bagaimana menjadikan market share perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu. Atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistim pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistim pendidikan nasional. Tentu ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkrit terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.

Selanjutnya pada ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para economic agent. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.

Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan taawwun antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. Yang kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi syariahan sejak dini, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. Wallahu alam.

Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB
READ MORE - Desain Politik Ekonomi Syariah

Responsivitas Kebijakan Moneter terhadap Bursa Syariah

Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah produk maupun jumlah emiten. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan penerbitan reksadana syariah pada tanggal 25 Juni 1997, yang diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000, dan penerbitan obligasi syariah pada akhir tahun 2002. JII diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management (DIM). JII mencakup 30 jenis saham yang memenuhi ketentuan syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tahun lalu, lebih banyak disumbangkan oleh variabel konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap sektor riil di Indonesia. Pertumbuhan investasi terhadap sektor riil ini antara lain dapat direalisasikan melalui pasar modal syariah. Pasar modal memiliki peran penting terhadap negara, salah satunya adalah untuk menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi supply dan demand pasar modal. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara di berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, properti, real estate dan lain sebagainya, dimana banyak perusahaan di bidang tersebut yang menerbitkan saham syariah.

Baiknya kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan status investasi Indonesia menjadi Investmen Grade oleh sejumlah lembaga rating internasional. Ini menunjukkan semakin kuatnya fundamental perekonomian, semakin solidnya stabilitas politik dalam jangka panjang, dan semakin baiknya manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang ada, terlepas dari pro kontra yang ada akhir-akhir ini. Pada level ini, perhatian terhadap Indonesia akan semakin terbuka terutama dari kalangan investor. Kondisi ini memunculkan pemikiran bahwa akan terjadi responsivitas dan dinamika akibat adanya kebijakan moneter dan pasar modal syariah yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

Kebijakan moneter dan bursa syariah
Menurut teori, variabel makroekonomi yang memengaruhi pasar modal ada tujuh, yaitu: Gross Domestic Product (GDP), inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, nilai tukar, transaksi berjalan, dan defisit anggaran. Variabel ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter yang akan dijadikan acuan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat memengaruhi sektor riil melalui jalur harga aset. Kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif akan memengaruhi jumlah uang beredar dan kemudian melalui mekanisme tersebut sejumlah uang akan terserap ataupun keluar dalam pasar saham. Baik aktivitas dalam kebijakan moneter maupun pasar modal syariah, kedua instrumen ini akan saling merespon dan akan berdampak pada kondisi perekonomian negara.

Dalam melaksanakan open market operation, sarana pengendali moneter dilakukan melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan surat berharga pasar uang (SBPU). SBI dan SBIS digunakan untuk kontraksi moneter, sedangkan SBPU untuk ekspansi moneter. Dalam studi yang kami lakukan, ditemukan bahwa SBI tidak akan memengaruhi GDP riil dalam jangka panjang dan jangka pendek. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kebijakan moneter ganda, yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Dalam penelitian Ascarya (2009) mengenai transmisi moneter Indonesia, dijelaskan bahwa SBI sebagai instrumen kebijakan moneter konvensional perlu melakukan transmisi terhadap SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter syariah untuk dapat berkontribusi besar terhadap GDP riil di Indonesia. Proses transmisi tersebut membutuhkan lag yang cukup panjang, sehingga yang memberikan kontribusi terhadap GDP riil adalah SBIS.

Berdasarkan forecast dekomposisi varian JII pada Tabel 1, nilai SBIS dalam transaksi moneter mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan nilai JII, yang merupakan cermin dari perkembangan pasar modal syariah. Selain SBIS, GDP juga memberikan kontribusi yang besar yaitu mencapai 20 persen pada periode ke-30 terhadap JII. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, dan kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal. Tabel 1 ini menunjukkan bahwa keragaman nilai pada variabel moneter akan memengaruhi nilai indeks saham syariah yang ditinjau melalui Jakarta Islamic Index dengan persentase kontribusi yang berbeda dari masing-masing variabel.

Impulse response function
Selanjutnya, Gambar 1 merupakan hasil analisis Impulse Response Function yang melibatkan variabel-variabel moneter dan GDP rill sebagai impuls yang terkena shock akibat pengaruh ekonomi global, menunjukkan respon baik JII. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam mengantisipasi adanya shock pada GDP yang dipengaruhi beragam faktor ekonomi makro maupun mikro, JII mampu merespon dengan stabil dalam kurun waktu lima bulan. Adanya shock pada pertumbuhan uang yang dicerminkan melalui narrow money (M1) dan broad money (M2), akan direspon baik oleh JII dalam waktu empat bulan.

Kestabilan JII pada bulan ke-6 akan terjadi sebagai respon dari guncangan pada SBIS dan SBI. Hal ini dikarenakan sejak SBIS menggunakan akad jualah pada tahun 2008, pergerakan SBI dan SBIS tidak jauh berbeda. Sebelum tahun 2008, SBIS bernama SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) yang memiliki akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad titipan dimana salah satu pihak menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dengan kata lain, akad ini merupakan akad tabarru (tolong-menolong) yang bersifat sosial dan dianjurkan Islam. Sedangkan akad jualah adalah suatu akad dimana pihak pertama ber-iltizaam (bertanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan upah secara sukarela terhadap orang yang berjasa dalam menjalankan aktivitas SBIS.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasar modal syariah mampu mem-back up perekonomian Indonesia. Variabel moneter mudah mengalami guncangan akibat krisis global. Melihat respon JII yang cepat stabil saat terjadi guncangan pada variabel-variabel moneter serta GDP riil, mendukung pasar modal syariah untuk terus dikembangkan. Daya tahan pasar modal syariah terhadap krisis seharusnya semakin meyakinkan pemerintah dan pelaku pasar untuk ikut terlibat mengembangkan instrumen ini. Penerbitan indeks saham syariah Indonesia belum lama ini seharusnya bisa semakin memperlebar alternatif pilihan investasi yang sesuai syariah. Wallaahu alam.

Istiqomah, Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB
Dr. Irfan Syauqi Beik, Dosen IE FEM IPB dan Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam
READ MORE - Responsivitas Kebijakan Moneter terhadap Bursa Syariah

Menelisik Perkembangan Keuangan Syariah

Ketika ketidakpastian dan kekhawatiran terus menghantui pelaku pasar keuangan global, asset sektor keuangan berbasis syariah (Islamic finance) justru berkembang secara eksponensial. Jika pada akhir decade 1980-an masih berkisar USD 5 Milliar, di akhir 2011 nilainya sudah melampaui USD 1.3 triliun (Reuters, 2012). Tak hanya karena faktor demografi dan semakin banyaknya resources negara-negara Muslim, berbagai fitur kunci keuangan syariah menjadi dasar “kinclong”-nya performa keuangan syariah yang menjadikannya semakin populer dewasa ini.

Walaupun tidak serta merta bebas krisis, skema syariah secara intrinsik dapat menghindari berbagai macam dampak negatif yang parah dari krisis keuangan global seperti terjadi semenjak 2008. Krisis keuangan global memang berdampak buruk terhadap sejumlah lembaga keuangan syariah. Hal ini adalah alamiah karena terjadinya kontraksi disektor riil sehingga beberapa emiten (termasuk obligasi syariah) mengalami gagal bayar (default).

Namun skema pembagian risiko (risk sharing) sebagai penciri instrumen keuangan syariah menjadikannya lebih tahan terhadap efek pertama (first-round contagion) krisis keuangan global. Beberapa ekonom terkemuka, seperti Kenneth Rogoff dari Harvard University, bahkan menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki beberapa keuntungan terutama karena adanya equity and risk sharing yang lebih tegas dibanding sistem keuangan konvensional yang hanya berbasis instrumen utang-piutang.

Lalu apakah fitur khas yang bisa menjadikan embaga keuangan syariah relatif stabil terhadap guncangan krisis? Salah satunya adalah bahwa keuangan syariah mengharuskan adanya asset-backed yang memastikan adanya koneksi langsung antara transaksi keuangan dan ekonomi riil. Demikian halnya koneksi antara lembaga pengumpul simpanan dan lembaga investasi juga mesti terkait erat dimana return terkait dengan sektor riil, bukan sektor keuangan.

Di samping fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi yang buruk, konsekuensi lainnya adalah bahwa asset riil dan liabilitas akan selalu sama. Hal ini menyangkut penciri lain dimana excessive leverage dalam berbagai sekuritisasi yang kompleks tidak diperbolehkan dalam keuangan syariah.

Di samping itu, keuangan syariah juga bisa menjamin mekanisme yang lebih adil dimana pemberi pinjaman dan peminjam mesti berbagi risiko maupun dalam insentif (reward) yang membuat keduanya akan lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan membatasi pengambilan risiko yang berlebihan dalam jangka pendek (excessive short term risk-taking).

Singkatnya, lembaga keuangan syariah memperlakukan nasabah mereka seperti mitra bisnis. Oleh karena itu, akan selalu ada insentif yang kuat tak hanya dalam mengevaluasi permintaan pembiayaan tapi juga membantu peminjam ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Implikasinya tentu saja akan mengurangi “jual obral” asset ketika situasi buruk yang menyebabkan financial contagion.

Saat ini¸ keuangan syariah sudah memiliki coverage lebih dari 70 negara dengan pangsa asset sekitar 0,5% dari aset keuangan global. Walaupun masih kecil, prospek untuk bertumbuh secara cepat masih terbuka lebar. Deutsche Bank (2011) dalam laporan terbarunya memproyeksikan asset perbankan syariah akan tumbuh sekira 24% selama tiga tahun mendatang. Dalam laporan tersebut, disebutkan beberapa faktor pendorongnya sebagai berikut.

Pertama, skema keuangan syariah menawarkan alternatif  instrumen yang cukup menarik bagi penabung dan investor konvensional. Kedua, semakin membaiknya kualitas layanan keuangan syariah, dan layanan ini tidak terbatas pada klien tertentu. Ketiga, semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional yang berskala multinasional (termasuk di pusat keuangan dunia seperti London¸Swiss,Luxembourg dan sebagainya)  yang menawarkan produk keuangan syariah. Keempat, banyaknya surplus keuangan  akibat commodity boom di beberapa negara Muslim yang perlu dialokasikan melalui lembaga keuangan (syariah) di samping dalam sovereign wealth fund (SWF). Terakhir, agar dapat secara mudah membuka layanan keuangan di negara mayoritas Muslim, (cabang) institusi keuangan internasional mau tidak mau harus mengaplikasikan instrument keuangan yang mesti mengikuti hukum syariah.

Akan tetapi, beberapa tantangan mengemuka perkembangan keuangan syariah. Salah satu yang utama adalah  sistem pengawasan (supervisi) yang mesti diperkuat, terkait peningkatan mekanisme screening dan monitoring (sebelum dan setelah) pembiayaan. Permasalahan lainnya masih dikenakannya pajak bagi penerima utang (pinjaman) di banyak negara, termasuk dalam skema equity and profit loss sharing.

Selain itu, produk-produk perbankan syariah seperti sewa (leasing), microfinance, bahkan kredit kepemilikan rumah/apartemen, masih belum berkembang dalam keuangan syariah. Demikian pula prosedur dalam kepailitan (insolvency dan bankruptcy) mesti ditingkatkan. Di samping itu, lembaga keuangan syariah juga mesti lebih concern terhadap liquidity-risk management yang sejalan dengan global regulatory standard (Basel III), penerapan standar akuntansi, dan good corporate governance (GCG).

Sementara berbagai laporan keuangan di atas lebih menekankan pada aspek size dan pertumbuhan nominalnya, pada akhirnya kualitas layanan, inovasi keuangan, dan praktik manajemen risiko yang baik yang akan menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum.  Yang tak kalah penting juga kesesuaian dengan prinsip dan tujuan (maqashid) syariah juga mesti tetap dipegang teguh.

Dengan terus menerus melakukan evaluasi diri untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, keuangan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam menyediakan layanan perbankan dan investasi, berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan, sehingga dapat berperan dalam pembangunan tak hanya (eksklusif) bagi masyarakat Muslim, tapi juga inklusif bisa diterima siapapun. Bukankah itu yang diharapkan?

Iman Sugema, Dosen IE FEM IPB
M. Iqbal Irfany, Dosen IE FEM IPB
READ MORE - Menelisik Perkembangan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah dan Moral Economy

Daftar panjang para pemikir dunia seperti Karl Marx, August Comte, Sigmund Freud menganggap bahwa dogma agama adalah salah satu manifestasi kelemahan dan kebodohan. Kalau saja mereka masih hidup, terminologi ekonomi berlandaskan nilai-nilai agama, termasuk ekonomi syariah (islamic economics) hanya akan menjadi bahan cemoohan mereka.

Pendapat skeptis akan terus mengemuka terutama terkait dengan adaptabilitas moralitas agama dalam perekonomian yang modern. Argumen lain terkait bahwa agama hanya akan menjadi candu dan membatasi pengayaan individu maupun masyarakat. Dalam hal ini, berbagai pihak tidak begitu yakin bagaimana bisa bangun ekonomi berbasis agama, termasuk Islam, mampu meningkatkan produktivitas, memberi insentif pertumbuhan, atau mengurangi ketimpangan?

Akan tetapi, di lain pihak landasan moral tetap akan dan terus berperan penting dalam khasanah perekonomian (simak misalnya argumen Leda Cosmides dan John Tooby, 1992). Dalam hal ini, salah satu fungsi utama agama adalah untuk menjaga moralitas dalam mendefinisikan benar dan salah.  Apalagi pengalaman terjadinya berbagai turbulensi dan krisis ekonomi yang terjadi silih berganti yang semakin menekankan pentingnya moralitas. Robert Skidelsky, penulis masyhur biografi J. M. Keynes, misalnya menegaskan pentingnya para pelaku ekonomi kembali merenungkan kembali peranan filsafat dan moral yang secara implisit menekankan masyarakat masuk ke zona spiritual dan philosophical economy.

Dalam terminologi yang lain, Gustav von Hertzen menekankan pentingnya “modal moral” atau “moral capital”. Ia menegaskan fenomena sebagian besar pihak masih mengejar kepentingan pribadinya karena masih lemahnya sendi moralitas. Dalam perekonomian pasar, memang terdapat banyak sekali wilayah abu-abu. Pelaku ekonomi dengan mudah menikmati keuntungan dengan melakukan tindakan merugikan pihak lain (zero-sum-game). Untuk itulah diperlukan adanya konstitusi, hukum dan seperangkat tata aturan penjaga nilai moral yang sangat diperlukan dalam demokratisasi dan ekonomi pasar yang dinamis.

Para agamawan atau kita pun boleh saja menyalahkan carut marut ekonomi yang terjadi karena  ‘kerakusan’ dan ‘sikap tidak bertanggung jawab’ sebagai sumber utama dari masalah. Sebagai penggiat ekonomi spiritual, Anda pun dipersilakan menggali khasanah dan paradigma ajaran agama dalam memberi khasanah atau bahkan membentuk sistem dengan entitasnya tersendiri sekalipun.

Namun yang lebih lebih penting bagaimana aplikasi penegakkan moralitas dan tujuan kesejahteraan sosial di lapangan. Adalah benar bahwa kegagalan pembangunan ekonomi disebabkan strategi pembangunan ekonomi, yang mengabaikan pentingnya strategi membangun manusia dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial bagi siapa pun.

Terdapat beberapa dasar filosofis dari nilai moral dalam ekonomi (keuangan) syariah yaitu: 1) adanya kesetaraan vertikal  melalui penegasan keesaan dan kedaulatan Tuhan (tauhid); 2) keadilan horizontal atau keadilan sosial ekonomi (al-‘adl wal-ihsan); 3) jaminan kebebasan dalam bekerja (ikhtiyar); 4) adanya tanggungjawab (fard); 5) kesempurnaan pengaturan ilahi atas sumberdaya sehingga manusia mesti saling membantu dan berbagi (rububiyyah), 6) pertumbuhan yang mesti diiringi pemurnian (tazkiyah); 7) akuntabilitas manusia di hadapan Allah (khilafah), 8) dan tercapainya tujuan syariah (maqasid as-syari’ah). Namun bagaimanakah implementasi di lapangan itu laksana berlayar dari pulau utopia menuju “kampung realita”.

Disadari atau tidak, ada fakta bahwa dalam berbagai praktek ekonomi (khususnya keuangan) syariah, justru terjadi deviasi dari norma-norma dan filosofi moral agama. Hal ini muncul karena pragmatisme praktisi syariah di lapangan. Berikut ini diulas beberapa contohnya.

Karena keuangan dan perbankan syariah mempunyai tugas penting dalam mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial, maka pada awal keuangan Islam di masa awal lebih berorientasi sebagai “lembaga sosial”, seperti halnya terjadi di  di Mesir dan Malaysia pada periode 1970-an.

Namun lain halnya terjadi semenjak awal tahun 1990, dimana operasi keuangan dan model pembiayaan semakin berkembang pesat, dimensi individu dan dimensi sosial justru semakin kurang banyak disentuh. Dimensi sosial terbatas dengan zakat dan kegiatan amal lainnya, yang tidak menyiratkan fungsi pemberdayaan yang sistematis dan program keadilan sosial dalam peningkatan kapasitas individual.

Seperti diketahui, dari sisi pembiayaan, tujuan pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai dengan pendanaan jangka panjang. Namun, data menunjukkan bahwa perbankan syariah masih jarang sekali yang menawarkan pembiayaan jangka panjang. Karena tujuan keuangan syariah adalah melakukan pembiayaan modal (equity financing) demi menciptakan menciptakan nilai tambah ekonomi, perubahan arah keuangan syariah mesti diupayakan. Ini masih menjadi PR yang besar bagi para praktisi syariah.

Selain itu, pembiayaan dalam menunjang pembangunan juga perlu  pertumbuhan ekonomi memerlukan pembiayaan sektor riil seperti pertanian dan sektor industri manufaktur. Namun kenyataannya saat ini sebagian besar transaksi keuangan bank syariah sebagian besar bukan diarahkan untuk pertanian dan industri tapi menuju sektor ritel atau pembiayaan perdagangan.

Mengubah arah keuangan syariah memang membutuhkan pemikiran yang melampaui interpretasi hukum, karena pendekatan berbasis nilai lah yang akan mampu mengatasi tensi antara arah realita dan utopia dari anjuran moral keuangan syariah.  Oleh karena itu, adalah penting proses pemahaman terus menerus melaui pendidikan dan riset aplikatif yang bisa mengarahkan perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang tidak menjadikan industri hanya mengikuti ‘rule of thumb’ sesuai mainstream keuangan konvensional seperti terjadi akhir-akhir ini.

Keuangan (perbankan) syariah dalam prakteknya adalah tidak (belum) dikatakan ideal. Itulah kenapa ulasan tentang utopia perbankan syariah ini penting untuk terus diingatkan. Dengan demikian bank syariah setidaknya secara moral lebih superior dibandingkan perbankan konvensional. Superioritas moral tentu lebih penting daripada sekedar citra dan performa artifisial dimana keuangan syariah hanya berbeda dengan keuangan konvensional tak hanya dari atribut fisik di kantor cabangnya saja, ada musholla, banyak hiasan kaligrafi Arab di dinding, serta dilayani front officer berkerudung.  Utopia memang harus ada sehingga realitas dapat dibangun sejalan dengannya. Wallahu a’lam.

Iman Sugema, Dosen IE FEM IPB
M. Iqbal Irfany, Dosen IE FEM IPB
READ MORE - Ekonomi Syariah dan Moral Economy

Efek Pasar Modal Syariah

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam beragam diskusi tentang pasar modal syariah adalah apa sesungguhnya dampak pasar modal syariah, terutama pada secondary market-nya, terhadap sektor riil? Munculnya pertanyaan ini oleh sebagian kalangan karena mereka menganggap bahwa perdagangan surat-surat berharga di pasar modal, terutama di pasar sekunder, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap emiten dan sektor riil secara keseluruhan. Karena itu, mereka menganggap bahwa perdagangan pasar sekunder sejatinya kurang memberikan manfaat bagi perekonomian umat, kecuali bagi mereka para investor yang mendapatkan return atau capital gain dari aktivitas di lantai bursa. Pada titik yang lebih ekstrim, mereka menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pasar sekunder dengan sektor riil.

Bagi penulis, munculnya pertanyaan seperti ini merupakan hal yang wajar. Namun demikian, penulis memandang bahwa argumentasi yang menihilkan pengaruh pasar modal syariah terhadap sektor riil juga tidak sepenuhnya tepat. Menurut pendapat penulis, paling tidak ada dua dampak dari pasar modal syariah terhadap sektor riil yang dapat dianalisa, yaitu direct effect dan indirect effect.

Direct effect atau efek langsung memiliki makna bahwa aktivitas bursa memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan sektor riil. Ini terjadi melalui mekanisme pasar primer (primary market). Penerbitan saham perdana (initial public offering) dan penerbitan sukuk, sebagai contoh, dipastikan akan mempengaruhi sektor riil, karena akan ada dana yang langsung digunakan untuk kegiatan produksi.

Selanjutnya yang kedua adalah indirect effect atau efek tidak langsung. Artinya, aktivitas perdagangan di bursa tidak secara langsung mempengaruhi sektor riil, melainkan melalui perantara para investor. Ini barangkali yang bisa menjelaskan dampak pasar sekunder. Pengaruh pasar sekunder terhadap sektor riil dikatakan bersifat tidak langsung, karena pengaruh itu baru terjadi ketika para investor membelanjakan return yang mereka dapatkan untuk investasi langsung di sektor riil maupun untuk kegiatan konsumsi.

Kalau investasi langsung, berarti ini akan menambah volume kegiatan produksi, sehingga sektor riil menjadi semakin berkembang. Angka pengangguran dapat dikurangi dan tingkat pendapatan masyarakat akan naik. Kalau digunakan untuk konsumsi, maka ini akan menstimulasi peningkatan permintaan agregat, yang ujungnya dapat menstimulasi naiknya penawaran agregat dan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, jika return tersebut tidak digunakan untuk kegiatan produksi riil maupun untuk konsumsi, melainkan diinvestasikan kembali di pasar sekunder, seperti untuk membeli saham-saham yang dianggap unggul, maka indirect effect ini tidak akan terjadi. Inilah yang menjadi titik krusial dari perdebatan yang selama ini ada. Kecuali kalau pemerintah memaksa pengenaan zakat terhadap saham dan surat berharga lainnya pada setiap transaksi yang terjadi. Minimal akan ada 2,5 persen dana yang mengalir ke sektor riil.

Namun demikian, penulis tetap memegang prinsip bahwa meskipun indirect effect ini tidak terjadi, tetapi apabila proses perdagangannya tidak melanggar syariah, maka tidak ada masalah dengan pasar sekunder. Melarang seratus persen aktivitas pasar sekunder juga akan tidak adil kepada para investor yang ingin melepas surat berharga yang dipegangnya kepada pihak lain karena sejumlah alasan seperti kesulitan likuiditas. Disinilah pentingnya pelaksanaan fatwa DSN MUI yang mengharamkan 14 jenis transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan syariah. Jika ini bisa dilaksanakan, maka dipastikan bahwa pasar sekunder menjadi tidak terlalu menarik bagi mereka yang senang dengan spekulasi yang bersifat gambling.

Juga yang tidak kalah penting adalah upaya meminimalisir produk-produk derivatif yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis global. Apa yang terjadi di Indonesia, dimana pasar derivatifnya tidak terlalu advance, merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Tentu saja dalam struktur pasar modal syariah, instrumen-instrumen derivatif ini tidak akan mendapatkan tempat.

Pertanyaan berikutnya, jika pasar primer memberikan efek langsung terhadap sektor riil, mengapa kita tidak mendorong pembesaran volume transaksi di pasar primer ini? Jawabannya tentu saja tidak mudah, karena itu sangat bergantung pada kebutuhan dana untuk melakukan ekspansi bisnis. Perusahaan tentu tidak bisa dipaksa untuk menerbitkan IPO atau sukuk korporasi kalau memang mereka tidak membutuhkan tambahan modal.

Namun penulis melihat ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Yaitu, mendorong penerbitan sukuk negara untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi yang harus diingat adalah penerbitan sukuk ini jangan sampai hanya membuat harta berputar di tangan segelintir kelompok kaya, karena itu tidak sesuai dengan QS 59 : 7. Untuk itu, masyarakat harus diberikan akses terhadap instrumen ini. Konsep sukuk retail sesungguhnya merupakan terobosan yang luar biasa, karena konsep ini memberikan ruang dan akses untuk berinvestasi yang lebih besar bagi para investor kecil. Oleh karena itu, jika pemerintah akan menerbitkan sukuk negara untuk proyek infrastruktur pada tahun 2013, maka pola sukuk retail bisa menjadi opsi terbaik, ditinjau dari perspektif keadilan distribusi ekonomi. Wallahu a’lam.

Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

READ MORE - Efek Pasar Modal Syariah

Dampak Sukuk terhadap Indikator Makroekonomi

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dunia, termasuk pasar modal syariah. Masalah asymmetric information yang dihadapi oleh industri perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya karena instrumen bunga yang dapat menimbulkan cost yang lebih tinggi juga seharusnya menambah minat masyarakat Indonesia untuk beralih ke industri keuangan syariah.

Salah satu sektor industri keuangan syariah yang sudah berkembang yaitu pasar modal syariah. Di Indonesia, sejarah industri ini dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2000 diterbitkan pula Jakarta Islamic Index (JII). Pasar modal syariah ini mempunyai tiga macam produk yang diterbitkan, yaitu reksadana syariah, saham syariah yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Index (JII), dan obligasi syariah (sukuk).

Sukuk di Indonesia
Istilah sukuk sendiri berasal dari bahasa Arab ‘Sakk’ yang berarti sertifikat. Secara terminologi, sukuk berarti surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk), yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN MUI). Menurut sumber yang menerbitkan, sukuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh korporasi dan sukuk yang diterbitkan oleh negara, atau yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut akadnya, sukuk dibedakan atas Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, dan Sukuk Istisna. Manfaat yang diperoleh dari penerbitan sukuk yaitu untuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah, sebagai diversifikasi sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi negara dan perluasan usaha bagi korporasi serta sebagai diversifikasi berbasis investor. Selain itu, sukuk juga sangat berperan dalam pertumbuhan sektor ril. Sukuk juga memiliki kelebihan yang unik jika dibandingkan produk investasi yang ada di pasar modal, yaitu risiko yang rendah atau relatif lebih aman karena memiliki underlying asset (aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dapat berupa Barang Milik Negara/ barang milik perusahaan atau objek pembiayaan sukuk).

Di Indonesia penerbitan sukuk yang pertama kali dilakukan oleh PT Indosat TBK pada Oktober 2002 merupakan sukuk korporasi dengan akad mudharabah dengan nilai nominal 175 miliar rupiah. Berselang enam tahun kemudian, pada Agustus 2008 pemerintah menerbitkan sukuk negara (SBSN) seri IFR 001 dan 002 dengan akad ijarah (lease and sale back) dengan nilai nominal Rp 4.699,7 miliar rupiah dan pada Februari 2009 dengan akad yang sama, pemerintah menerbitkan sukuk ritel seri SR 001 dengan nilai nominal Rp 5.556,29 milyar untuk investor individu. Sampai tahun 2011, jumlah nilai sukuk global dan sukuk korposi yang telah diterbitkan di Indonesia senilai Rp 70.686,4 milyar. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus menerbitkan sukuk dengan seri yang lebih beragam seperti sukuk seri PBS yang berbasis proyek dan seri SPN-S pada tahun 2012. Dengan beberapa kali oversubscribe pada penerbitannya, hal ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan pasar serta permintaan terhadap sukuk di Indonesia relatif tinggi. Porsi sukuk yang diterbitkan di Indonesia sampai September 2011 hanya sebesar 9,52 persen jika dibandingkan dengan obligasi konvesional yang total nilai emisi penerbitannya sudah mencapai 90,48 persen.

Dampak sukuk
Menurut teori transmisi makroekonomi, penerbitan sukuk sebagai instrumen investasi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah makroekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Sukuk juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori transmisi moneter, penerbitan sukuk dapat pula digunakan dalam pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan kontraktif. Penerbitan sukuk di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi makroekonomi yang ada di negara ini.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian kuantitatif menggunakan alat analisis Vector Error Correction Model (VECM) yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada jangka panjang penerbitan sukuk di Indonesia dipengaruhi oleh indikator makroekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar dengan hubungan yang positif, serta pengangguran terbuka dan inflasi dengan hubungan yang negatif. Selain itu penerbitan sukuk dalam jangka panjang juga dipengaruhi oleh bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka penerbitan sukuk juga akan mengalami peningkatan karena kondisi makro ekonomi domestik dalam keadaan baik. Ketika tingkat pengangguran terbuka dan inflasi mengalami kenaikan maka penerbitan sukuk akan mengalami penurunan yang diakibatkan kondisi makroekonomi domestik dalam keadaan tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah dan korporasi selaku emiten akan melihat dan menyesuaikan jumlah sukuk yang diterbitkan dengan kondisi pasar yang terjadi.

Ketika terjadi peningkatan pada jumlah uang beredar di masyarakat, pemerintah akan menerbitan sukuk sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka. Ketika terjadi penurunan bonus SBIS maka para emiten korporasi maupun pemerintah akan memanfaatkan hal ini untuk menerbitkan obligasi syariah. Hal ini dikarenakan dengan turunnya bonus SBIS maka dana yang dikeluarkan untuk membayar return obligasi syariah akan lebih rendah sehingga obligasi syariah yang diterbitkan menjadi bertambah.

Penerbitan sukuk juga memberikan dampak terhadap indikator makroekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil Uji Kausalitas Granger, penerbitan sukuk berpengaruh hanya pada pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Hal ini dikarenakan sukuk merupakan instrument investasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di sektor riil. Pemerintah dan korporasi selaku emiten menerbitkan sukuk dengan tujuan memperoleh dana dari masyarakat untuk melakukan perluasan usaha dan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penerbitan sukuk tidak memengaruhi jumlah uang beredar dan inflasi karena sukuk merupakan surat berharga yang sampai saat ini belum dijadikan instumen pada operasi pasar tebuka oleh Bank Indonesia untuk menarik peredaran uang yang ada di masyarakat. Namun berdasarkan hasil uji Forecasting Error Variance Decomposition (FEVD) penerbitan sukuk tetap berpotensi untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan inflasi jika pemerintah menjadikan sukuk sebagai surat berharga yang dijadikan sebagai instrumen pada operasi pasar terbuka, selain SBI, SBIS, dan surat berharga pasar uang (SBPU).

Ketika penerbitan sukuk mengalami guncangan yaitu pemerintah dan korporasi tidak lagi menerbitkan sukuk maka maka pengaruh yang berfluktuatif dirasakan seluruh variabel makroekonomi yang diamati. Semua indikator makroekonomi tersebut membutuhkan waktu yang agak lama untuk kembali stabil. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, ketika terjadi guncangan pada kondisi makroekonomi di Indonesia, penerbitan sukuk relatif lebih cepat stabil dan tahan terhadap goncangan.

Implikasi kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah harus menjaga stabilitas kondisi makroekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu pemerintah juga sebaiknya menjadikan sukuk sebagai instrumen pada operasi pasar terbuka.

Pemerintah dan korporasi juga harus memperbanyak nilai emisi sukuk dan menjaga stabilitas penerbitan sukuk agar Indonesia dapat menjadi pusat pasar terbesar penerbitan sukuk di seluruh dunia. Pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi makroekonomi Indonesia.

Bapepam-LK sebaiknya mensosialisasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi penerbitan sukuk dan dampaknya terhadap indikator makroekonomi Indonesia, baik kepada para investor maupun para emiten. Para Investor (masyarakat dan lembaga keuangan) diharapkan lebih bijak dalam memilih instrumen investasi yang terjamin kehalalannya dan memiliki risiko yang lebih rendah. Obligasi Syariah (sukuk) adalah pilihan intrumen investasi yang memiliki prospek cerah. Wallahu a’lam.

Mustika Rini, Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB
Dr. Irfan Syauqi Beik, Dosen IE FEM dan MM Syariah IPB
READ MORE - Dampak Sukuk terhadap Indikator Makroekonomi

ShareThis

Klik suka di bawah ini ya

 
Copyright © 2011. Jurnal Ekonomi Islam - All Rights Reserved
Created by anakmuDa Powered by Blogger