Masuk

Strategi Penguatan Organisai Pengelola Zakat di Daerah

Membangun sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) di daerah yang dapat dipercaya dan dapat berperan aktif, membutuhkan suatu strategi. Pengelolaan zakat di daerah tentunya harus melihat potensi dan kearifan yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan tidak bisa disama ratakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga, strategi yang digunakannya pun boleh jadi berbeda.
Namun demikian, ada sejumlah
pilar yang sangat penting, yang harus
ada di setiap daerah dan menentukan
keberhasilan penguatan OPZ di
daerah. Pilar-pilar tersebut antara
lain reformasi kelembagaan, strategi
penghimpunan ZIS dan strategi pendayagunaan
ZIS.
Reformasi kelembagaan
Pada reformasi kelembagaan, terdapat
sejumlah aspek yang harus di -
perhatikan. Pertama, sistim rek ruit -
men pengurus dan karyawan OPZ. Se -
buah organisasi pengelola zakat akan
berjalan dengan baik jika di da lamnya
selalu diadakan pembenahan dan
penyegaran baik dari kalangan pengurus
OPZ maupun dari karya wan
OPZ. Komposisi pengurus OPZ dari
senior dan generasi muda sangat me -
nentukan kesuksesan OPZ tersebut.
Selama ini masih banyak kita
temukan di beberapa BAZ yang ada
di daerah misalnya, yang hanya men -
jadi tempat penampungan pensiunan,
atau bahkan hanya untuk mengisi
waktu kosong saja, sehingga men -
jadi tidak berkembang. Paradig -
ma ini haruslah dirubah jika ingin
menjadikan OPZ di dae rah bisa
berperan optimal.
Agar program bisa berjalan
dengan baik maka kom posisi ke -
pengurusan BAZ ha rus terdiri dari
maksimal 40 persen usia senior (>50
tahun) dan minimal 60 persen usia
ge nerasi muda (<50 ta hun), yang
berlatar bekang sesuai dengan kebutuhan
OPZ, terdiri dari kaum profesional,
unsur ulama, dan masya -
rakat, seperti yang telah di atur
dalam UU No 23/2011 te tang
Pengelolaan Zakat.
Kedua, sistim manajemen
OPZ. Ini dilakukan melalui pe -
nguat an manajemen internal de -
ngan Sistem Manajemen Mutu
Terpadu (SMMT), penguatan transformasi
budaya organisasi (good cultural
transformation), dan pengelola -
an lembaga berbasis IT. Ketiga, pen -
catatan, penyusunan, dan publikasi
la poran keuangan.
Penerimaan dan pe ngeluaran ke -
uangan yang rapi, akun tabel dan
syar’i merupakan se buah keniscayaan.
Sistem pelaporan ke uangan
harus sesuai dengan stan dar lembaga
nirlaba (PSAK 109), ser ta dilaporkan
secara berkala kepada publik dan
pemerintah setempat.
Ketiga, waktu pelayanan OPZ.
Untuk mengoptimalkan kinerja OPZ,
maka pelayanan terhadap muzakki
dan mustahik dilakukan setiap hari
kerja, Senin-Jumat yang dimulai dari
pukul 08.00 – 16.00 dan Sabtu setengah
hari dari pukul 08.00 – 13.00. Hal
ini dilakukan untuk memberikan ke -
sempatan kepada muzakki dan mus -
tahik dalam mendapatkan pelayanan
yang maksimal. Masih banyak kita
temukan OPZ di daerah yang hanya
melakukan pelayanan zakat sebatas
seremonial saja, misalnya hanya di
bu lan Ramadhan, dengan tidak me -
miliki program kerja rutin dan ren -
cana kerja yang jelas.
Keempat, pembinaan karyawan,
yang dilakukan secara rutin, misalnya
melalui pengajian rutin minggu -
an, diskusi, dan dilanjutkan de ngan
ra pat rutin mingguan yang membahas
tertang permasalahan yang diha -
dapi. Hal yang harus diperhatikan
juga adalah kesejahteraan
karyawan OPZ,
dimana tingkat remunerasi
minimal disesuaikan
dengan UMR
setempat.
Optimalisasi penghimpunan ZIS
Untuk meng opti mal kan kegiatan
peng him punan dana ZIS, OPZ harus
me miliki langkah-langkah yang
terarah dan terencana, diantaranya:
pertama, perumusan program kerja
penghimpunan dana ZIS. Peren -
canaan ini sa ngat penting sebagai
bahan evaluasi dan parameter pengukuran
ki nerja. Kedua, sosialisasi
zakat. Sosialisasi ini adalah ujung
tombak dari keberhasilan OPZ.
Ketiga, kerjasama de ngan seluruh
elemen masyarakat, baik pemerintah
daerah, tokoh ma syarakat, ulama,
serta media massa yang ada di daerah
tersebut. Hal ini penting agar
program dan rencana OPZ bisa diketahui
oleh masyarakat dan didukung
oleh seluruh komponen masyarakat.
Keempat, pembentukan UPZ
(Unit Pengumpul Zakat) sebanyak
mungkin. Untuk mengoptimalkan
pengumpulan dan pemberdayaan
ZIS maka pendirian UPZ harus dila -
ku kan, baik di masjid-masjid, seko -
lah, instansi pemerintah dan perusahaan-
perusahaan daerah agar zakat
bisa dijangkau oleh seluruh elemen
masyarakat. Seba gai contoh,
saat ini BAZ Kota Bogor
telah membentuk 104
UPZ masjid di kota
Bogor, di se kolah,
instansi peme rin tah
dan BUMD. Pem ben -
tukan UPZ tersebut
mampu mendongkrak pendapatan
BAZ Kota Bogor dari Rp 3,5 mi liar
pada tahun 2009, menjadi Rp 10,3
miliar di tahun 2011. Sebuah peningkatan
hampir tiga kali lipat dalam
kurun waktu dua tahun.
Pendistribusian dan pendayagunaan
ZIS
Agar program pendistribusian dan
pendayagunaan dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan maka pada
aspek pendistribusian dan pendayagunaan
ZIS, dapat dilakukan sejumlah
hal berikut ini. Pertama, perumusan
program pendayagunaan ZIS.
Menyusun program pendayagunaan
yang sesuai dengan kebutuhan ma -
sya rakat agar organisasi pengelola
zakat dapat dipercaya dan dirasakan
kehadirannya oleh masyarakat dae rah
tersebut, seperti program kese hat an,
pendidikan, ekonomi, kema nu si a an,
syiar keagamaan, dan lain-lain.
Kedua, sinkronisasi program pendayagunaan
dan penghimpunan.
Program pendayagunaan harus terorganisasi
ke dalam program-program
yang berbasis ashnaf dan tersinkronisasi
dengan program pengumpulan
agar tingkat kepercayaan masyarakat
tumbuh kepada OPZ, dengan memberikan
kesempatan kepada muzakki
untuk menyalurkan dananya dan
memilih program yang disediakan,
terutama bagi muzaki BUMD atau
perusahaan swasta lainnya yang
ingin mengadakan kerjasama dengan
OPZ. Misalnya, ada perusahaan yang
ingin memberikan bantuan dalam
bentuk peralatan atau tangible
asset seperti mobil ambulance
atau ban tuan peralatan klinik.
Program pendayagunaan harus
bisa me ng akomodir hal ini.
Ketiga, publikasi program
pendayagunaan. Menjalin si -
nergi dengan berbagai elemen
masyarakat mulai dari media masa
lokal, baik cetak maupun elektronik,
pemerintah daerah, Majelis Ulama
Indonesia, majalah, dan brosur untuk
menguatkan pencitraan OPZ tersebut
di masyarakat. Publikasi tidak
harus selalu dila kukan dengan
biaya mahal, jika OPZ bisa bekerjasama
dengan instansi atau
pihak-pihak lain.
Keempat, memberikan pela -
yan an prima kepada mustahik.
Tujuan utama OPZ bukanlah se -
kedar menghimpun dana sebesarbesarnya,
melainkan memberikan
bantuan seoptimal mungkin kepada
mustahik, baik secara produktif
maupun konsumtif. Oleh sebab itu
seluruh mustahik yang datang ke
OPZ harus dilayani secara prima, ka -
rena inti zakat memang pada penya -
lurannya. Wallahu a’lam.
K eberlanjutan dalam
READ MORE - Strategi Penguatan Organisai Pengelola Zakat di Daerah

Gejolak Harga Kedelai dan Manajemen Nabi Yusuf

Dalam beberapa waktu terakhir kita dikejutkan oleh naik nya harga kedelai yang konon disebabkan oleh naiknya harga kedelai dunia sebagai imbas adanya musim panas berkepanjangan di Amerika Serikat. Sedemikian beratnya kenaikan harga kedelai ini sehingga memaksa para pengusaha tahu tempe melakukan mogok produksi selama tiga hari berturut-turut demi memaksa pemerintah turun tangan. Untuk meredam gejolak harga kedelai ini, pemerintah mengambil kebijakan yang bersifat sangat jangka pendek dengan cara menurunkan tarif impor. Meskipun demikian tetap saja harga kedelai tidak kunjung turun. Beruntung masalah harga kedelai tidak lagi menjadi isu besar karena tertutupi oleh suasana Idul Fitri 1433 H.

Gejolak kedelai dan krisis ekonomi
Ada tiga fakta penting yang
penting tentang perekonomian Indonesia
yang bisa dikaitkan dengan
krisis kedelai yang terjadi akhirakhir
ini. Pertama, sejatinya Indonesia
adalah negara yang sangat besar
dan kaya, dimana luas Indonesia
mencakup hampir seluruh wilayah
Eropa, dengan potensi alam dan ke -
ragaman sumberdaya yang lebih
baik. Kedua, di balik semua kele -
bihan tersebut, Indonesia saat ini
memiliki ketergantungan yang sa -
ngat besar pada impor. Studi Ach -
sani dan Nababan (2008) me nunjukkan
bahwa Indonesia memiliki
ketergantungan sebesar 15 persen
pa da im por bahan pangan pokok.
Untuk makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau, ketergantung -
an kita bah kan mencapai 32 persen.
Ketiga, gejolak harga kedelai
yang terjadi sekarang ini adalah hal
biasa dan terjadi secara berulang.
Gambar 1 menunjukkan adanya siklus
empat tahunan pada harga kedelai.
Pada tahun 2004 dan 2008 yang
lalu, juga terjadi kenaikan harga
kedelai, disertai dengan volatilitas
yang tinggi (jauh lebih tinggi dari
tahun-tahun yang lain) masing-masing
sebesar 24,6 dan 18,12 persen.
Dengan demikian, sebenarnya kita
bisa mengetahui –dan hal ini sudah
banyak diprediksi oleh para ahli—
bahwa pada tahun 2012 akan terjadi
gejolak harga kedelai lagi.
Kalau pola ini tidak berubah,
ma ka kemungkinan akan terjadi
krisis (gejolak) harga kedelai lagi
pada sekitar tahun 2016 nanti. Lalu,
akankah kita diam saja? Padahal
Allah SWT telah mengingatkan da -
lam QS 3: 190, yang artinya : “Se -
sungguhnya dalam penciptaan
la ngit dan buni dan pergantian siang
dan malam terdapat tanda-tanda
kebesaran Alloh bagi orang-orang
yang memiliki akal”.
Fluktuasi sebagaimana harga
kedelai di atas dalam ekonomi dikenal
dengan istilah business cycles,
yaitu naik turunnya perekonomian
secara berulang dari waktu ke
waktu. Hal ini tidak hanya terjadi
pada komoditas kedelai, tetapi juga
pada perekonomian secara umum.
Dalam 50 tahun terakhir, gejolak
krisis ekonomi dunia terjadi secara
berulang. Diantaranya adalah krisis
tahun 1971, 1977, 1981 (semua
karena gejolak harga minyak yang
dipicu karena perang Arab-Israel),
1987 (wall street), 1991 (perang
teluk), 1987 (krisis keuangan Asia),
2001 (krisis pasar finansial di USA),
2007 (krisis subprime mortgage), dan
2011 (krisis keuangan Eropa).
Kalau kita simak secara saksama,
ada tiga pelajaran penting
yang kita petik dari fenomena krisis
yang selalu berulang tersebut. Pertama,
pemicu utama krisis sebagian
besar berasal dari guncangan pasar
keuangan (pasar modal, valuta
asing, utang) dan pasar komoditas
(harga minyak atau pangan sebagaimana
kedelai). Krisis terbesar di
dunia (great depression) yang terjadi
pada dekade 1930an juga dipicu oleh
gejolak harga komoditas pertanian
dan akhirnya memicu terjadinya PD
II. Kedua, akar permasalahannya
adalah ketamakan manusia yang
ingin menuruti keinginannya yang
seringkali di luar jangkauan kemampuannya
(sehingga harus meng -
andalkan utang) dan cenderung
menggunakan ekspektasi penda -
patan di masa depan untuk me me -
nuhi kebutuhan masa kini. Ke tiga,
krisis yang terjadi membawa dam -
pak sangat besar bagi kesejahteraan
manusia, bahkan bagi mereka yang
tidak bersalah sekalipun. Bagai ma -
na jutaan orang menjadi miskin di
Asia termasuk Indonesia (tahun
1997-1998). Hal yang sama terjadi di
AS tahun 2008-2009 dan di Eropa
tahun 2011-2012.
Menangani krisis ala Nabi Yusuf
Sesungguhnya, kejadian krisis
yang berulang bukan hanya terjadi
pada zaman modern saja, melainkan
sudah ada sejak jaman dahulu. Al -
quran mengabadikan kejadian krisis
ini pada kisah dimana Nabi Yusuf AS
harus menafsirkan mimpi raja Mesir
tentang “tujuh sapi gemuk yang
habis dimakan tujuh sapi kurus, serta
tujuh bulir gandum yang bernas dan
tujuh bulir gandum yang kosong.”
Dalam menangani krisis tersebut,
Alquran mengajarkan “… Hendaklah
kamu bercocok tanam tujuh
tahun ber tu- rut-turut secara sungguh-
sungguh; kemudian apa yang
kamu tuai hendaklah kamu biarkan
pada tangkainya; kecuali sedikit
untuk kamu makan” (QS 12: 47).
Dari ayat tersebut, Allah SWT
mengajarkan secara jelas bahwa pe -
nanganan krisis pangan harus secara
komprehensif, baik dengan
kebijakan yang sifatnya jangka panjang,
jangka menengah maupun
jangka pendek.
Dalam jangka panjang kita diajarkan
untuk menanam secara sungguh-
sungguh. Makna menanam
ten tunya bukan sekedar menebar
biji, tetapi keseluruhan proses produksi.
Mulai dari penyediaan benih
atau bibit, mempersiapkan saranaprasarana
pendukung seperti lahan,
irigasi, pupuk, pestisida serta ba -
gaimana harus beradaptasi dengan
kondisi alam dan lingkungan —
semua harus dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh.
Kembali ke krisis kedelai, sangat
menyedihkan ada seorang pejabat
negeri ini yang mengatakan bahwa
kedelai bukan komoditas asli Indonesia
sehingga tidak mungkin
tum buh baik di Indonesia. Padahal,
Prof Munif Gulamahdi, guru besar
IPB, telah menemukan teknologi penamaman
kedelai di lahan pasang
surut di Sumatera yang mampu
meng hasilkan produksi 4 ton per
hektar (pada skala percobaan) dan
2,4 ton per hektar (di lapangan). Hal
yang sama juga sudah terbukti beberapa
lokasi di Jawa Timur. Kalau
soal kedelai yang bukan asli Indonesia,
maka kelapa sawit, teh, kopi,
karet, jagung dan bahkan padi, ham -
pir semuanya bukan asli Indonesia.
Dalam jangka menengah, ayat
tadi mengajarkan kita untuk ‘membiarkan
apa yang dituai tetap pada
tangkainya’. Ini adalah bentuk
penanganan pasca panen, terkait
dengan proses penyimpanan. Dalam
konteks masa kini, proses penyimpanan
bisa ditafsirkan sebagai ma -
najemen stok. Inti dari manajemen
stok adalah bagaimana menjaga keseimbangan
antara produksi yang
bersifat fluktuatif dan konsumsi
yang konstan dan cenderung me -
ningkat. Tanpa manajemen stok
yang benar, maka kelangkaan dan
krisis pangan akan terus terjadi.
Dalam jangka pendek, kita bisa
merujuk pada ujung ayat yang
berbunyi “…kecuali sedikit untuk
kamu makan.” Hal ini secara jelas
mengajarkan kepada kita untuk
makan secukupnya. Fakta menunjukkan
bahwa makan yang berlebih -
an justru bisa menimbulkan ber -
bagai macam penyakit. Semua diet
dan pengaturan pola makan sejatinya
adalah bagaimana mengendalikan
diri untuk makan sesuai
dengan kebutuhan, bukan sesuai
dengan keinginan.
Pesan kebijakan bagi negara
Setidaknya ada tiga pelajaran
penting yang bisa dipetik. Pertama,
buatlah kebijakan yang komprehensif,
yang mencakup strategi jangka
pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Pemerintah harus
turun tangan mengatur masalah
pangan, bukan hanya kebijakan spo -
radis saat terjadi gejolak. Masalah
pangan juga bukan hanya masalah
beras semata, tetapi juga komoditaskomoditas
pangan lain yang strategis
seperti kedelai, gula dan minyak
goreng atau bahkan cabe dan komoditas
lain yang seringkali menimbulkan
gejolak di masyarakat.
Kedua, jangan mengandalkan
impor untuk mengatasi kelangkaan
pangan. Ketergantungan kita ke
impor sudah sangat besar. Untuk
kedelai, ketergantungannya bahkan
sudah mencapai hampir 70 persen.
Impor boleh saja dilakukan, tetapi
dalam jumlah sedikit sehingga kita
tidak dipermainkan oleh gejolak internasional.
Sejarah membuktikan
bahwa kita telah salah mengebiri
peran Bulog. Mengandalkan impor
kedelai juga terbukti salah dan
menimbulkan gejolak yang selalu
berulang. Sudah saatnya kita mengoreksi
kebijakan yang selama ini
kita anut dan terbukti gagal.
Ketiga, jangan mengandalkan
pembangunan pada utang. Rasul
SAW melarang kita untuk mengandalkan
utang dalam memenuhi kebutuhan.
Bahkan beliau selalu
me minta agar dijauhkan dari pe -
nyakit ghalabatid dayn, yaitu terperangkap
utang dan tidak bisa
keluar dari perangkap tersebut.
Agama mengajarkan kepada kita
un tuk melunasi utang secepat
mungkin. Krisis global yang terjadi
saat ini pada hakekatnya bersumber
dari krisis utang.
Tidakkah ini menjadi pertanda
yang sangat jelas buat kita? Pepatah
mengatakan bahwa “di balik setiap
krisis pasti ada peluang”. Mudahmudahan
kita semua bisa menjadikan
krisis kedelai ini untuk
membangunkan kesadaran kita ber -
sama akan pentingnya menangani
masalah ekonomi secara komprehensif.
Wallahu a’lam.

Prof. Dr. Noer Azam Achsani, Guru Besar FEM IPB
READ MORE - Gejolak Harga Kedelai dan Manajemen Nabi Yusuf

Lowongan Kerja Bank Muamalat Cabang Matraman, Pluit, Pancoran

Cabang Matraman
Bank Muamalat sebagai Bank Syariah di Indonesia berkomitmen memberikan layanan perbankan yang tidak hanya sesuai syariah, namum juga inovatif dan sangat kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan Bank Muamalat, kami senantiasa meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya insani. Untuk itu kami membutuhkan sumber daya insani yang brilian dan dinamis untuk berkembang bersama Bank Muamalat, menjadi pelopor dalam industri perbankan Indonesia

Bank Muamalat Cabang Matraman membuka kesempatan bagi pribadi yang dinamis untuk mengisi posisi: Teller

    Persyaratan :
    Pria, Usia Maksimal 25 Tahun dan belum menikah
    Pendidikan D3/S1 semua jurusan, dengan IPK min 2,75 dari PTN dan 3,00 dari PTS (skala 4)
    Fresh graduate, pengalaman & pemahaman diperbankan adalah nilai lebih
    Penampilan menarik (sesuai syariah) dgn tinggi badan min 170cm
    Sehat jasmani dan rohani
    Memiliki komitmen keislaman, berakhlaq baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum
    Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis dan dapat mengoperasikan komputer min. MS Office
    Memiliki motivasi dan loyalitas yang tinggi
    Tidak memiliki hubungan keluarga dengan karyawan dan Direksi Bank Muamalat

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi tersebut diatas dapat mengirimkan surat lamaran, CV, pasfoto, fotokopi ijazah dan transkrip nilai serta dokumen pendukung lainnya ke alamat:
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Cabang Matraman
Jl. Matraman Raya No.148
Ruko Mitra Matraman Blok A1 No.1-2
Matraman, Jakarta Timur 13150

Lamaran diterima paling lambat tanggal 31 Mei 2014


Cabang Pancoran
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Mengundang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan yang akan ditempatkan di Cabang Pancoran, sebagai: Relationship Manager (RM) Retail Funding

    Kualifikasi:
    Pria/Wanita usia max. 30 tahun
    Pendidikan S1 dari segala jurusan
    IPK min. 2,75 dari PTN dan 3,00 dari PTS (skala 4)
    Penampilan menarik
    Memiliki pengalaman sebagai Marketing Retail Funding min. 3 tahun
    Memiliki jaringan yang luas
    Memiliki kemampuan negoisasi, presentasi, dan komunikasi yang baik
    Berorientasi pada target
    High motivation & self driven
    Mampu bekerja dibawah tekanan
    Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Karyawan Bank Muamalat

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi tersebut di atas dapat mengirimkan surat lamaran lengkap ke:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Cabang Pancoran
UP. Angga Furi Utami
Jl. Raya Ps Minggu, Komplek Ruko Wisma Haroen No.2BC
Pancoran, Jakarta Selatan

atau email ke: angga.utami@muamalatbank.com

Batas akhir pengiriman lamaran sampai dengan 31 Mei 2014.


Cabang Pluit
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Mengundang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan yang akan ditempatkan di Cabang Pluit, sebagai: Customer Service

    Kualifikasi:
    Pria/Wanita usia max. 25 tahun dan belum menikah
    Pendidikan D3/S1 semua jurusan, dengan IPK min 2,75 dari PTN dan 3,00 dari PTS (skala 4)
    Mempunyai pengalaman & pemahaman di perbankan adalah nilai lebih
    Berpenampilan menarik (sesuai syariah) dgn tinggi badan min 158 cm (wanita) dan 165 cm (pria)
    Sehat jasmani dan rohani
    Memiliki komitmen keislaman, berahlaq baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum
    Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
    Memiliki kemampuan Bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
    Dapat mengoperasikan komputer min. Ms Office
    Memiliki kepribadian yang baik dan menjunjung tinggi etika profesi perbankan
    Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Karyawan Bank Muamalat

Bagi Anda yang memiliki kualifikasi tersebut di atas dapat mengirimkan surat lamaran, CV, pasfoto 4x6, fotokopi ijazah dan transkip nilai serta dokumen pendukung lainnya alamat:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Kantor Cabang Pluit
Jl. Pluit Indah Raya, Ruko Mega Mall No. 81-82
Jakarta Utara 14450

atau email ke: kristina.ayuningtyas@muamalatbank.com

Lamaran diterima paling lambat tanggal 31 Mei 2014.
READ MORE - Lowongan Kerja Bank Muamalat Cabang Matraman, Pluit, Pancoran

Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices

Judul: Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices
Editor: Karen Hunt-Ahmed
Penerbit: Wiley, 2013
Bahasa: Inggris
Tebal: 382 halaman
Kondisi: Buku baru (bagus)
Harga: Rp. 250.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312


Sebuah pandangan komprehensif mengenai inovasi, aplikasi, dan praktik terbaik dari keuangan Islam. Akad keuangan Islam ditransaksikan di setiap pusat keuangan utama dunia, dan kebutuhan untuk informasi tentang topik ini dalam jangkauan global telah tumbuh secara eksponensial. Sebagai seorang ahli dalam bidang ini, penulis Karen Hunt-Ahmed memahami seluk-beluk masalah ini dari pasar modal. Sekarang, bersama dengan bantuan dari sejumlah kontributor yang berpengalaman, ia menguasai keuangan Islam dari perspektif praktisi, membahas isu-isu dalam pengelolaan aset, hukum kontrak, ekuitas swasta, manajemen aset, dan banyak lagi lainnya. 

Buku ini menjelaskan praktek dan inovasi keuangan Islam dalam segala hal dari perbankan dan real estate untuk ekuitas swasta, manajemen aset, dan banyak bab lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi sumber daya bagi Muslim maupun non-Muslim yang berkepentingan dengan bidang ini. Dibagi menjadi tiga bagian yang komprehensif, akan menempatkan Anda dalam posisi yang lebih baik untuk memahami, dan unggul dalam profesi. Pengantar penting Anda ke sejarah, struktur hukum, dan kontrak keuangan dasar dalam berbagai masalah industri yang dihadapi praktisi keuangan Islam kontemporer. Rincian dan signifikansinya dalam lingkup studi meliputi keuangan dan budaya kontemporer kasus transaksi berbasis di Amerika Serikat dan tantangan terkait dan kesuksesan. Dilengkapi dengan mendalam wawasan dan saran ahli, analisis rinci karya ini akan membantu Anda mendapatkan pemahaman yang kuat tentang seberapa efektif pendekatan ini dapat terbukti.

READ MORE - Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices

Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk

Judul: Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk
Editor: Munawar Iqbal & David T. Llewellyn
Penerbit: Edward Elgar Publidhing, 2010
Bahasa: Inggris
Tebal: 267 halaman
Kondisi: Buku baru (bagus)
Harga: Rp. 150.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312 


Lebih dari 200 bank syariah -termasuk beberapa bank multinasional terbesar- sekarang beroperasi di non-Muslim serta negara-negara Muslim. Karya ini membahas teori dan praktek keuangan Islam, dan berfokus pada kesempatan yang ditawarkan oleh keuangan Islam sebagai metode alternatif intermediasi keuangan. Fitur utama dari kontrak (sebagai lawan berbasis utang) bagi hasil yang disorot, dan cara-cara di mana mereka dapat memfasilitasi peningkatan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan dieksplorasi.
READ MORE - Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk

Bank Syariah dan Krisis

Dari beberapa forum pengajian kami sering dihadapkan pada pertanyaan apakah perbankan dan lembaga keuangan syariah terbebas dari krisis. Beberapa pihak menilai bahwa bank syariah akan bebas dari krisis. Berikut adalah ulasan kami.

Beberapa alasan umum yang dikemukakan bahwa bank syariah akan bebas krisis. Pertama, bank dan lembaga keuangan syariah mesti terkait langsung dengan sektor riil -  diistilahkan ‚Main Street‘ vs ‚Wall Street‘ – serta aktifitas transaksi syariah tidak mendukung ekspansi yang berlebihan dan membatasi tindakan spekulatif di sektor finansial. Kedua, persyaratan etik mengarahkan bank dan lembaga keuangan syariah menjauhi risiko dan leveraged transaction seperti adanya risk sharing serta mengharuskan adanya underlying asset dalam setiap transaksinya.  Pembatasan ini berperan sebagai perisai ekstra dalam manajemen risiko.  Ketiga, ketentuan syariah mengharamkan penjualan atau sewa atas sesuatu yang tidak dimiliki, sehingga melarang praktek spekulasi short selling dalam sistem keuangan. Dengan kata lain, prinsip-prinsip syariah menyokong disiplin dan tanggung jawab dalam aktifitas keuangan sebagai prasyarat yang dibutuhkan dalam stabilitas keuangan.

Akan tetapi pandangan yang menyatakan bahwa perbankan dan lembaga keuangan syariah dapat sepenuhnya bebas krisis boleh jadi keliru. Bahkan dalam situasi ketika prinsip-prinsip syariah dipegang sekalipun, sistem keuangan syariah tidak kebal terhadap segala risiko atau bebas dari krisis secara sempurna. Sekedar untuk mengingatkan para penggiat dan praktisi keuangan syariah hendaknya tidak perlu overconfidence serta tetap waspada terhadap euforia yang terjadi.

Beberapa alasan baik secara teoritis dan empiris dapat menunjukkan hal ini. Pertama, secara teori, sumber utama krisis keuangan biasanya adalah  akibat terjadinya kelebihan pembiayaan oleh perbankan yang dilakukan secara tidak hati-hati. Namun apakah bisa dijamin bahwa bank dan lembaga keuangan syariah tidak tergiur melakukan ekspansi kredit apalagi ketika melihat suatu sektor sedang booming? Kasus gagal bayar Dubai World akibat ekspansi berlebihan menerbitkan surat utang syariah kiranya dapat dijadikan pelajaran akan hal ini. Kita pun tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada institusi keuangan termasuk yang berlabel atau berskema syariah karena mereka pun ingin memaksimalkan keuntungan.

Kedua, keterkaitan erat keuangan syariah dengan sektor bukan berarti bank syariah bebas risiko karena sektor riil juga dapat mengalami fluktuasi. Guncangan di sektor riil sunnatullah dan dapat terjadi kapanpun sehingga mau tak mau kinerja bank syariah pada akhirnya akan terkena dampaknya pula. Belum lagi risiko-risiko lain seperti penurunan perdagangan, risiko suku bunga dan nilai tukar. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa akibat krisis global bank syariah terkena dampak dari penurunan kinerja sektor riil akibat depresiasi asset (terutama asset properti), penurunan pembiayaan perdagangan (trade finance) akibat penurunan perdagangan dunia, penurunan dalam sindikasi sukuk, dan sebagainya.

Studi Parashar dan Venkatesh (2010) juga menunjukkan bahwa walaupun secara umum selama 2006-2009 perbankan syariah berkinerja lebih baik daripada perbankan konvensional, sebagai dampak krisis keuangan global, penurunan kinerja bank-bank syariah justru lebih buruk daripada bank konvensional dalam hal capital ratio, leverage dan return on average equity. Sedangkan bank konvensional mengalami kinerja lebih buruk dari bank syariah dalam return on average asset and liquidity.

Adalah benar bahwa risiko di sektor riil menurun dalam beberapa dekade terakhir, sebaliknya risiko di sektor finansial terus meningkat, namun hal ini bukan berarti risiko lembaga keuangan syariah juga menurun. Temuan ini justru menunjukan bahwa pembiayaan terhadap  sektor riil dapat menimbulkan risiko sistemik bila ekspansi investasi cenderung spekulatif, terlebih ketika perekonomian sedang membaik atau booming. Pembiayaan yang terlampau agresif disertai manajemen risiko yang tidak prudent akan menjadi sumber krisis di masa mendatang.

Pertimbangan ini memberi pelajaran pentingnya manajemen risiko yang lebih hati-hati dan mempersiapkan infrastruktur penyangga dalam mendukung sistem keuangan syariah dalam menjamin standar pengawasan yang lebih hati-hati terkait manajemen risiko, tatakelola perbankan syariah, disiplin aturan dan transparansi pasar.

Pelajaran penting dari ulasan di atas adalah bahwa lembaga keuangan syariah, dengan segala keunggulan yang ditawarkannya, tidaklah hidup dalam plastik yang steril. Tuntutan zaman mengharuskan ia berinteraksi dengan berbagai pihak (baik nasabah, supplier pendukung operasionalnya, perusahaan induk dan sebagainya) dengan segala macam konsekuensinya. Proyek-proyeknya yang dibiayai oleh bank dan lembaga keuangan syariah tetap terpengaruh oleh dinamika apapun yang akan terjadi. Pembiayaan dari bank syariah bukan berarti bebas risiko, terlebih lagi dengan pragmatisme praktik-praktik perbankan syariah di lapangan yang memungkinkan menyalahi prinsip transaksi dan maqashid syariah. Bank syariah juga manusia.

Iman Sugema dan M. Iqbal Irfany
READ MORE - Bank Syariah dan Krisis

Pilar Kebijakan Publik Syariah

Salah satu topik penting dalam kajian ekonomi Islam adalah terkait dengan kebijakan publik syariah. Hal ini dikarenakan oleh sangat strategisnya peran pemerintah di dalam menata dan mengelola perekonomian, apakah perekonomian akan bergerak pada arah kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan, atau sebaliknya, bergerak pada semakin memburuknya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena itu, pembahasan mengenai ulil amri dalam ajaran Islam mendapat perhatian yang sangat besar.

Secara syari, tujuan kebijakan publik adalah melahirkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat. Kemaslahatan ini memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi manfaat dan dimensi berkah. Dimensi manfaat merujuk pada economic benefit yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Sementara dimensi berkah merujuk pada kualitas dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Munculnya ketenangan, ketenteraman, dan keamanan sosial merupakan bagian dari indikator keberkahan ekonomi, di samping peningkatan moralitas dan kualitas ketaatan masyarakat terhadap ketentuan Allah SWT. Inilah visi utama kesejahteraan, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS 106 : 3-4. Karena itu, kalau pembangunan ekonomi semata-mata hanya meningkatkan pendapatan namun melahirkan kerusakan moral, maka pembangunan tersebut pada hakekatnya telah menciptakan ketidakberkahan. Berarti ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki.

Agar tujuan kebijakan publik ini bisa terealisasikan dengan baik, maka ada dua pilar utama kebijakan yang harus dipenuhi. Pertama, pilar kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan maqashid as-syariah. Kedua, kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

Pilar maqashid
Sebagaimana telah diketahui bersama, elemen maqashid syariah itu menurut Imam Asy Syatibi ada lima. Yaitu hifzud diin (proteksi agama), hifzun nafs (proteksi diri/jiwa), hifzun nasl (proteksi keturunan), hifzul aql (proteksi akal), dan hifzul maal (proteksi harta). Seluruh desain kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan kelima unsur maqashid ini, karena jika itu terjadi, maka hasil atau output dari kebijakan itu pastilah melahirkan kemadharatan ekonomi yang sangat besar.

Pertama, kebijakan yang berorientasi pada hifzud diin akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Karena itu, jika masih ada larangan untuk menunaikan ibadah shalat selama jam kerja, atau membatasi hak warga untuk menunaikan kewajiban zakat, maka itu bertentangan dengan elemen proteksi agama ini. Kemudian, yang kedua, kebijakan yang berorientasi pada hifzun nafs akan mengantarkan pada perlindungan dan jaminan sosial masyarakat. Kebutuhan primer masyarakat harus terpenuhi. Karena itu, pemerintah akan selalu memikirkan jangan sampai ada warganya yang harus meregang kehilangan nyawa hanya karena ketiadaan uang untuk membeli makanan, atau kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Ketiga, kebijakan yang berorientasi pada hifzun nasl berarti pemerintah selalu memikirkan nasib generasi mendatang. Jangan sampai generasi mendatang menanggung akibat buruk dari kebijakan saat ini. Karena itu, pemerintah akan meminimalisir kebijakan pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, atau meninggalkan generasi mendatang dengan beban hutang yang sangat berat.

Sementara yang keempat, kebijakan yang berorientasi pada hifzul aql akan melahirkan pemerintahan yang selalu waspada terhadap keberadaan industri yang bisa merusak akal manusia dan menjadi sumber utama kejahatan, seperti industri minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Terakhir, kebijakan yang berbasis pada hifzul maal akan mendorong pemerintah untuk menciptakan pemerataan penguasaan kekayaan, jangan sampai terjadi penumpukan aset di tangan segelintir kelompok, atau jangan sampai sumberdaya alam negara dikuasai dan dimonopoli oleh kepentingan asing.

Pilar keadilan
Pilar yang kedua adalah keadilan. Cermin keadilan ini sangat sederhana, yaitu ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah dari masyarakat sebagai basis perumusan kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. Beliau mengatakan : kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap kuat, maka di mataku mereka sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap lemah (hina), maka di mataku sesungguhnya sangat kuat. Artinya, orientasi Umar adalah pada kelompok yang paling tidak berdaya. Seluruh konsentrasi kekuasaan Umar diarahkan untuk membela kepentingan mereka.

Logika Umar sangat sederhana, jika kelompok lemah terbela dan terberdayakan dengan baik, maka kelompok elit masyarakat pasti akan menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada. Semuanya akan terangkat nasibnya. Namun jika basis kebijakan itu adalah bagaimana melayani kepentingan kelompok elit masyarakat, maka belum tentu kelompok lemah (dhuafa) akan dapat menikmati kue pembangunan ekonomi.

Inilah yang kita butuhkan saat ini, yaitu negara dan pemerintah yang peduli dan membela sepenuhnya kepentingan masyarakat lemah. Parameternya sederhana, yaitu ketika seluruh perangkat kebijakan dan peraturan, baik undang-undang maupun aturan turunannya, beserta implementasinya di lapangan, betul-betul menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan kaum lemah negeri ini. Wallahu alam.

Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

READ MORE - Pilar Kebijakan Publik Syariah

Shadow Banking, UU LKM dan Koperasi

Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution dalam beberapa kesempatan menyampaikan kekhawatirannya atas penetrasi shadow banking terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Beberapa fenomena masalah shadow banking tersebut diantaranya adalah pertumbuhan kredit dari perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sangat pesat, inovasi produk keuangan dari perusahaan sekuritas, dan praktik koperasi serta lembaga keuangan mikro (LKM) yang tidak sehat.

Untuk itu Bank Sentral mengusulkan untuk memperketat regulasi dan supervisi terhadap praktik shadow banking. Regulasi dan supervisi yang ketat dipandang sangat penting untuk mengurangi risiko krisis yang diakibatkan kelemahan dan potensi kejahatan yang bisa timbul dari praktik shadow banking ini.

Mulai Januari 2013, dengan integrasi regulasi dan pengawasan sektor keuangan dengan beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kedepan harapan itu bertumpu pada otoritas baru ini. OJK diharapkan dapat memberikan regulasi dan supervisi yang terintegrasi, termasuk terhadap praktik-praktik shadow banking. Sehingga dapat melindungi nasabah dan publik secara luas.

Meregulasi Koperasi
Salah satu masalah yang sering muncul dari buruknya praktik shadow banking adalah penipuan investasi berkedok koperasi, MLM dan lembaga keuangan mikro. Masih hangat dalam ingatan publik, betapa meresahkan dampak penipuan Koperasi Langit Biru yang telah menggalang dana dari 140 ribu nasabah sejak tahun 2011.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah bersama DPR telah bergerak maju dengan pengesahaan UU Perkoperasian yang baru. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 18 Oktober 2012. UU baru ini secara umum memberikan harapan untuk dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus memberi harapan untuk dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang mengatasnamakan koperasi.

Terdapat beberapa substansi baru dalam dalam UU Perkoperasian yang diharapkan dapat memberi warna baru agar tata kelolanya semakin baik. Pertama, penegasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dari, oleh dan untuk Anggota. Dengan penetapan ini diharapkan tidak membuka peluang moral hazard dan menjadikan koperasi sebagai sasaran pencucian uang dalam bentuk kolektif dan legalisasi atas praktek-praktek keuangan informal skala mikro yang bersifat rentenir.

Kedua, UU ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) dan Lembaga Pengawasan Koperasi. Dengan LPS KSP akan mendorong dan menjamin keamanan anggota koperasi. Disamping itu, Lembaga Pengawasan Koperasi juga harus dibentuk untuk memastikan pelaksanaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, UU baru ini juga memasukkan pelibatan Akuntan Publik dalam pemeriksaan laporan keuangan KSP untuk mendorong transparansi dan akuntabilitasnya.

Substansi UU LKM
Harapan untuk menyehatkan praktik shadow banking semakin kuat dengan disahkannya UU Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 11 Desember 2012. UU LKM diharapkan dapat memberikan kerangka regulasi untuk menyehatkan praktik keuangan mikro dan melindungi masyarakat lebih baik. UU LKM memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup LKM, konsep simpanan dan penyaluran dana. Juga kelembagaan baik mengenai pendirian, bentuk hukum, permodalan maupun kepemilikan.

Bentuk badan hukum LKM yang sah kedepan menurut UU ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Desa atau Kelurahan. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau koperasi. Kepemilikan setiap orang atas saham Perseroan Terbatas tersebut paling banyak sebesar 20 persen.

Selain itu UU LKM juga mengatur mengenai kegiatan usaha LKM. Kegiatan usaha LKM yang ditetapkan dalam UU antara lain  menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan skala mikro kepada Anggota dan masyarakat, menerima Simpanan, dan memberikan jasa konsultasi pembiayaan.

Kegiatan usaha LKM dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI). Dan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah. UU ini juga mengatur cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten atau kota sesuai perizinannya (multi-license).

Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, UU juga menegaskan dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM. Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM juga diwajibkan menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM, ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh nasabah, dan kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Di dalam UU LKM, perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada OJK. OJK dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. OJK juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM dan dapat meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya.

UU LKM mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, agar OJK dapat menyiapkan infrastruktur dan SDM yang diperlukan. LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU berlaku dan wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Berbagai substansi pegaturan dua UU baru ini akan memberikan arah baru bagi koperasi dan LKM kedepan. Wallahu ’alam bishawab.

Oleh Azis Setiawan, Dosen SEBI School of Islamic Economics dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
Majalah Stabilitas Perbankan, Edisi Januari 2013
READ MORE - Shadow Banking, UU LKM dan Koperasi

Desain Politik Ekonomi Syariah

Peraih penghargaan IDB Prize dalam bidang ekonomi Islam tahun 2009 (1430 H), Prof Zubair Hasan, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa kecuali jika setiap pemerintah (negara-negara anggota OKI) menjadikan ekonomi Islam sebagai dasar perumusan kebijakan perekonomian mereka, maka perkembangan ekonomi Islam belum akan bisa menyaingi ekonomi konvensional. Dengan kata lain, beliau menegaskan pentingnya mendorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan, sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat diminimalisir.

Secara tidak langsung, Prof Zubair Hasan juga ingin menyatakan bahwa keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara, sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat di negara tersebut. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan Chili, Alejandro Foxley, sebagaimana dikutip dalam Williamson dan Haggard (1994), dimana beliau menegaskan bahwa Economists must not only know their economic models, but also understand politics, interests, conflicts, passions - the essence of collective life. For a brief period of time you could make changes by decree; but to let them persist, you have to build coalitions and bring people around. You have to be a politician. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun sebuah ideologi ekonomi dalam menciptakan sistim perekonomian yang menjadikan nilai atau value yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya.

Sebagai contoh, ketika teori pengeluaran agregat menyatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pengeluaran agregat hanya ada empat, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor, dan teori tersebut diadopsi oleh kekuasaan dalam desain kebijakan ekonominya, maka bukan hal yang mudah untuk memasukkan zakat sebagai bagian penting dalam komponen pengeluaran agregat. Bahwa zakat bukan sekedar charity yang tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Bahkan faktanya hingga hari ini, instrumen zakat masih dianggap sebagai instrumen kelas dua dalam konteks fiscal policy.

Tiga ranah
Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah ini dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistimatis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai atau value ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial. Para stakeholder ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Dari sisi ini, harus diakui bahwa ekonomi syariah masih jauh tertinggal. Jumlah UU-nya saja baru ada empat, yaitu UU No 41/2004 tentang Wakaf, UU No 19/2008 tentang SBSN, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi jika dibandingkan dengan perangkat peraturan di bawahnya, akan jauh lebih tertinggal. Karena itu, advokasi kebijakan publik berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

Kemudian, ranah ekspansi kelembagaan menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan size atau ukuran industri ekonomi syariah. Yaitu, bagaimana menjadikan market share perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu. Atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistim pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistim pendidikan nasional. Tentu ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkrit terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.

Selanjutnya pada ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para economic agent. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.

Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan taawwun antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. Yang kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi syariahan sejak dini, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. Wallahu alam.

Dr. Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB
READ MORE - Desain Politik Ekonomi Syariah

Responsivitas Kebijakan Moneter terhadap Bursa Syariah

Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah produk maupun jumlah emiten. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan penerbitan reksadana syariah pada tanggal 25 Juni 1997, yang diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000, dan penerbitan obligasi syariah pada akhir tahun 2002. JII diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management (DIM). JII mencakup 30 jenis saham yang memenuhi ketentuan syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tahun lalu, lebih banyak disumbangkan oleh variabel konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap sektor riil di Indonesia. Pertumbuhan investasi terhadap sektor riil ini antara lain dapat direalisasikan melalui pasar modal syariah. Pasar modal memiliki peran penting terhadap negara, salah satunya adalah untuk menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi supply dan demand pasar modal. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara di berbagai sektor, seperti pertanian, pertambangan, properti, real estate dan lain sebagainya, dimana banyak perusahaan di bidang tersebut yang menerbitkan saham syariah.

Baiknya kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan status investasi Indonesia menjadi Investmen Grade oleh sejumlah lembaga rating internasional. Ini menunjukkan semakin kuatnya fundamental perekonomian, semakin solidnya stabilitas politik dalam jangka panjang, dan semakin baiknya manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang ada, terlepas dari pro kontra yang ada akhir-akhir ini. Pada level ini, perhatian terhadap Indonesia akan semakin terbuka terutama dari kalangan investor. Kondisi ini memunculkan pemikiran bahwa akan terjadi responsivitas dan dinamika akibat adanya kebijakan moneter dan pasar modal syariah yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

Kebijakan moneter dan bursa syariah
Menurut teori, variabel makroekonomi yang memengaruhi pasar modal ada tujuh, yaitu: Gross Domestic Product (GDP), inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, nilai tukar, transaksi berjalan, dan defisit anggaran. Variabel ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter yang akan dijadikan acuan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat memengaruhi sektor riil melalui jalur harga aset. Kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif akan memengaruhi jumlah uang beredar dan kemudian melalui mekanisme tersebut sejumlah uang akan terserap ataupun keluar dalam pasar saham. Baik aktivitas dalam kebijakan moneter maupun pasar modal syariah, kedua instrumen ini akan saling merespon dan akan berdampak pada kondisi perekonomian negara.

Dalam melaksanakan open market operation, sarana pengendali moneter dilakukan melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan surat berharga pasar uang (SBPU). SBI dan SBIS digunakan untuk kontraksi moneter, sedangkan SBPU untuk ekspansi moneter. Dalam studi yang kami lakukan, ditemukan bahwa SBI tidak akan memengaruhi GDP riil dalam jangka panjang dan jangka pendek. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kebijakan moneter ganda, yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Dalam penelitian Ascarya (2009) mengenai transmisi moneter Indonesia, dijelaskan bahwa SBI sebagai instrumen kebijakan moneter konvensional perlu melakukan transmisi terhadap SBIS sebagai instrumen kebijakan moneter syariah untuk dapat berkontribusi besar terhadap GDP riil di Indonesia. Proses transmisi tersebut membutuhkan lag yang cukup panjang, sehingga yang memberikan kontribusi terhadap GDP riil adalah SBIS.

Berdasarkan forecast dekomposisi varian JII pada Tabel 1, nilai SBIS dalam transaksi moneter mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan nilai JII, yang merupakan cermin dari perkembangan pasar modal syariah. Selain SBIS, GDP juga memberikan kontribusi yang besar yaitu mencapai 20 persen pada periode ke-30 terhadap JII. Semakin baik tingkat perekonomian suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, dan kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal. Tabel 1 ini menunjukkan bahwa keragaman nilai pada variabel moneter akan memengaruhi nilai indeks saham syariah yang ditinjau melalui Jakarta Islamic Index dengan persentase kontribusi yang berbeda dari masing-masing variabel.

Impulse response function
Selanjutnya, Gambar 1 merupakan hasil analisis Impulse Response Function yang melibatkan variabel-variabel moneter dan GDP rill sebagai impuls yang terkena shock akibat pengaruh ekonomi global, menunjukkan respon baik JII. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam mengantisipasi adanya shock pada GDP yang dipengaruhi beragam faktor ekonomi makro maupun mikro, JII mampu merespon dengan stabil dalam kurun waktu lima bulan. Adanya shock pada pertumbuhan uang yang dicerminkan melalui narrow money (M1) dan broad money (M2), akan direspon baik oleh JII dalam waktu empat bulan.

Kestabilan JII pada bulan ke-6 akan terjadi sebagai respon dari guncangan pada SBIS dan SBI. Hal ini dikarenakan sejak SBIS menggunakan akad jualah pada tahun 2008, pergerakan SBI dan SBIS tidak jauh berbeda. Sebelum tahun 2008, SBIS bernama SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) yang memiliki akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad titipan dimana salah satu pihak menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dengan kata lain, akad ini merupakan akad tabarru (tolong-menolong) yang bersifat sosial dan dianjurkan Islam. Sedangkan akad jualah adalah suatu akad dimana pihak pertama ber-iltizaam (bertanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan upah secara sukarela terhadap orang yang berjasa dalam menjalankan aktivitas SBIS.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasar modal syariah mampu mem-back up perekonomian Indonesia. Variabel moneter mudah mengalami guncangan akibat krisis global. Melihat respon JII yang cepat stabil saat terjadi guncangan pada variabel-variabel moneter serta GDP riil, mendukung pasar modal syariah untuk terus dikembangkan. Daya tahan pasar modal syariah terhadap krisis seharusnya semakin meyakinkan pemerintah dan pelaku pasar untuk ikut terlibat mengembangkan instrumen ini. Penerbitan indeks saham syariah Indonesia belum lama ini seharusnya bisa semakin memperlebar alternatif pilihan investasi yang sesuai syariah. Wallaahu alam.

Istiqomah, Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB
Dr. Irfan Syauqi Beik, Dosen IE FEM IPB dan Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam
READ MORE - Responsivitas Kebijakan Moneter terhadap Bursa Syariah

Menelisik Perkembangan Keuangan Syariah

Ketika ketidakpastian dan kekhawatiran terus menghantui pelaku pasar keuangan global, asset sektor keuangan berbasis syariah (Islamic finance) justru berkembang secara eksponensial. Jika pada akhir decade 1980-an masih berkisar USD 5 Milliar, di akhir 2011 nilainya sudah melampaui USD 1.3 triliun (Reuters, 2012). Tak hanya karena faktor demografi dan semakin banyaknya resources negara-negara Muslim, berbagai fitur kunci keuangan syariah menjadi dasar “kinclong”-nya performa keuangan syariah yang menjadikannya semakin populer dewasa ini.

Walaupun tidak serta merta bebas krisis, skema syariah secara intrinsik dapat menghindari berbagai macam dampak negatif yang parah dari krisis keuangan global seperti terjadi semenjak 2008. Krisis keuangan global memang berdampak buruk terhadap sejumlah lembaga keuangan syariah. Hal ini adalah alamiah karena terjadinya kontraksi disektor riil sehingga beberapa emiten (termasuk obligasi syariah) mengalami gagal bayar (default).

Namun skema pembagian risiko (risk sharing) sebagai penciri instrumen keuangan syariah menjadikannya lebih tahan terhadap efek pertama (first-round contagion) krisis keuangan global. Beberapa ekonom terkemuka, seperti Kenneth Rogoff dari Harvard University, bahkan menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki beberapa keuntungan terutama karena adanya equity and risk sharing yang lebih tegas dibanding sistem keuangan konvensional yang hanya berbasis instrumen utang-piutang.

Lalu apakah fitur khas yang bisa menjadikan embaga keuangan syariah relatif stabil terhadap guncangan krisis? Salah satunya adalah bahwa keuangan syariah mengharuskan adanya asset-backed yang memastikan adanya koneksi langsung antara transaksi keuangan dan ekonomi riil. Demikian halnya koneksi antara lembaga pengumpul simpanan dan lembaga investasi juga mesti terkait erat dimana return terkait dengan sektor riil, bukan sektor keuangan.

Di samping fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi yang buruk, konsekuensi lainnya adalah bahwa asset riil dan liabilitas akan selalu sama. Hal ini menyangkut penciri lain dimana excessive leverage dalam berbagai sekuritisasi yang kompleks tidak diperbolehkan dalam keuangan syariah.

Di samping itu, keuangan syariah juga bisa menjamin mekanisme yang lebih adil dimana pemberi pinjaman dan peminjam mesti berbagi risiko maupun dalam insentif (reward) yang membuat keduanya akan lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan membatasi pengambilan risiko yang berlebihan dalam jangka pendek (excessive short term risk-taking).

Singkatnya, lembaga keuangan syariah memperlakukan nasabah mereka seperti mitra bisnis. Oleh karena itu, akan selalu ada insentif yang kuat tak hanya dalam mengevaluasi permintaan pembiayaan tapi juga membantu peminjam ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Implikasinya tentu saja akan mengurangi “jual obral” asset ketika situasi buruk yang menyebabkan financial contagion.

Saat ini¸ keuangan syariah sudah memiliki coverage lebih dari 70 negara dengan pangsa asset sekitar 0,5% dari aset keuangan global. Walaupun masih kecil, prospek untuk bertumbuh secara cepat masih terbuka lebar. Deutsche Bank (2011) dalam laporan terbarunya memproyeksikan asset perbankan syariah akan tumbuh sekira 24% selama tiga tahun mendatang. Dalam laporan tersebut, disebutkan beberapa faktor pendorongnya sebagai berikut.

Pertama, skema keuangan syariah menawarkan alternatif  instrumen yang cukup menarik bagi penabung dan investor konvensional. Kedua, semakin membaiknya kualitas layanan keuangan syariah, dan layanan ini tidak terbatas pada klien tertentu. Ketiga, semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional yang berskala multinasional (termasuk di pusat keuangan dunia seperti London¸Swiss,Luxembourg dan sebagainya)  yang menawarkan produk keuangan syariah. Keempat, banyaknya surplus keuangan  akibat commodity boom di beberapa negara Muslim yang perlu dialokasikan melalui lembaga keuangan (syariah) di samping dalam sovereign wealth fund (SWF). Terakhir, agar dapat secara mudah membuka layanan keuangan di negara mayoritas Muslim, (cabang) institusi keuangan internasional mau tidak mau harus mengaplikasikan instrument keuangan yang mesti mengikuti hukum syariah.

Akan tetapi, beberapa tantangan mengemuka perkembangan keuangan syariah. Salah satu yang utama adalah  sistem pengawasan (supervisi) yang mesti diperkuat, terkait peningkatan mekanisme screening dan monitoring (sebelum dan setelah) pembiayaan. Permasalahan lainnya masih dikenakannya pajak bagi penerima utang (pinjaman) di banyak negara, termasuk dalam skema equity and profit loss sharing.

Selain itu, produk-produk perbankan syariah seperti sewa (leasing), microfinance, bahkan kredit kepemilikan rumah/apartemen, masih belum berkembang dalam keuangan syariah. Demikian pula prosedur dalam kepailitan (insolvency dan bankruptcy) mesti ditingkatkan. Di samping itu, lembaga keuangan syariah juga mesti lebih concern terhadap liquidity-risk management yang sejalan dengan global regulatory standard (Basel III), penerapan standar akuntansi, dan good corporate governance (GCG).

Sementara berbagai laporan keuangan di atas lebih menekankan pada aspek size dan pertumbuhan nominalnya, pada akhirnya kualitas layanan, inovasi keuangan, dan praktik manajemen risiko yang baik yang akan menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum.  Yang tak kalah penting juga kesesuaian dengan prinsip dan tujuan (maqashid) syariah juga mesti tetap dipegang teguh.

Dengan terus menerus melakukan evaluasi diri untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, keuangan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam menyediakan layanan perbankan dan investasi, berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan, sehingga dapat berperan dalam pembangunan tak hanya (eksklusif) bagi masyarakat Muslim, tapi juga inklusif bisa diterima siapapun. Bukankah itu yang diharapkan?

Iman Sugema, Dosen IE FEM IPB
M. Iqbal Irfany, Dosen IE FEM IPB
READ MORE - Menelisik Perkembangan Keuangan Syariah

ShareThis

Klik suka di bawah ini ya

 
Copyright © 2011. Jurnal Ekonomi Islam - All Rights Reserved
Created by anakmuDa Powered by Blogger