"Ganti negara dengan pasar, maka semua orang akan bahagia." Ucapan ekonom Amerika pendukung utama pasar besar Milton Friedman itu, beberapa tahun terakhir ini, terutama saat ini, memperlihatkan sebaliknya. Pasar justru membuat sengsara banyak orang di dunia. Pada saat yang sama, justru negaralah yang menjadi penolong saat pasar tak mampu menolong dirinya sendiri.
Apa yang terjadi di Amerika belakangan ini menjadi contoh nyata. Ketika krisis keuangan terjadi, pemerintahlah yang menolong perusahaan keluar dari krisis. Pasar yang diagung-agungkan itu malah membuat rakyat Amerika dirugikan. Mereka mengekspresikan kekecewaannya itu lewat demo yang amat provokatif: Duduki Wall Street. Wall Street adalah nama jalan tempat Pasar Saham New York berlokasi yang menjadi simbol kejayaan kapitalisme.
Jadi, demo menggugat pasar bebas ini berlangsung di pusat kapitalisme.
Krisis ekonomi yang mendera Amerika tahun 2008 yang efeknya masih terasa hingga hari ini bisa dikatakan telah menaklukkan negara ini. Amerika menyerah bukan di medan pertempuran Afghanistan, pun bukan di padang pasir Irak. Bukan oleh tentara negara asing, apalagi oleh teroris, melainkan dihajar oleh "tangan-tangan tak terlihat" yang sebenarnya dalam pandangan kapitalisme-liberalisme dipercaya sebagai "kawan".
Dalam krisis itulah rakyat kebanyakan menderita, sebaliknya perusahaan besar tetap untung, bahkan para petingginya tetap mendapatkan bonus. Apa yang disebut American Dream tiba-tiba menghilang, menyusul hancurnya kelas menengah negara ini. Mereka tidak saja kehilangan pekerjaan tapi kehilangan rumah.
Sebuah survei yang diselenggarakan konsultan opini internasional, GlobeScan, baru-baru ini, menemukan bahwa warga Amerika telah kehilangan kepercayaan kepada pasar bebas sebagai sistem yang paling unggul dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. "Jumlah publik Amerika yang percaya bahwa pasar bebas adalah sistem terbaik bagi masa depan dunia merosot dari 74 persen pada 2009 menjadi hanya 59 persen pada 2010," tulis GlobScan seperti dilaporkan Huffintong Post, Jumat (9/4/11).
Bahkan, bagi penduduk Amerika yang penghasilannya lebih rendah-kelompok yang paling menderita saat terjadi krisis ekonomi-pasar bebas justru menyengsarakan. Hanya 44 persen yang masih yakin sistem ini adalah yang terbaik, padahal pada 2008 (sebelum krisis ekonomi Amerika) sebanyak 80 persen dari mereka mengagung-agungkan pasar bebas.
Menurut kelompok anti-Wall Street, hanya satu persen yang menikmati keuntungan ekonomi dari sistem pasar bebas yang ada saat ini, dan 99 persen rakyat Amerika, justru menderita. Kelompok lain yang menggelar kampanye Don't Kill The Dream menyebutkan, American Dream benar-benar tinggal mimpi belaka karena kerakusan korporasi besar yang menghisap darah rakyat kebanyakan.
Masih menurut kampanye Dont Kill The Dream, tak ada satu pun orang atau perusahaan yang boleh mengambil untung besar dari ekonomi Amerika dengan hanya mengembalikan sedikit saja. Ini menyindir pembebasan pajak korporasi besar yang, dinilai dan faktanya memang begitu, mengeruk untung tapi tak mau mengembalikannya kepada negara lewat pajak.
Korporasi besar Amerika memang mendapat pembebasan pajak sejak era Presiden Bush dan menurut para pendukungnya-terutama dan satu-satunya: Tea Party, kelompok dalam Partai Republik yang berhaluan sangat liberal-korporasi besar itu mendapatkan untung dari kerja kerasnya dan tak ada kewajiban untuknya menyumbangkan sebagian kekayaannya bagi orang-orang miskin yang pemalas. Jadi, mengapa harus bayar pajak besar? Kira-kira begitulah jalan pikiran mereka yang diadopsi oleh Presiden Bush, dulu.
Tapi, bagi penentangnya, kebijakan pembebasan pajak ini sungguh ironis dan absurd. Saatnya mengembalikan pajak yang adil bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali di Wall Street yang selama ini banyak menikmati untung tapi sedikit bayar pajak.
Kelompok-kelompok penentang ini benar adanya. Paket talangan ekonomi (dan sebelumnya pajak minim) yang diberikan Pemerintah Amerika hanya untuk menolong perusahaan keuangan di Wall Street. Celakanya, sebagian di antaranya dipakai hura-hura yang dimungkinkan terjadi karena pengambil keputusan di pemerintahan adalah kolega-kolega eksekutif di perusahaan keuangan Wall Street itu. Bahkan, beberapa di antaranya justru bekas pejabat di bank-bank investasi Wall Street.
Film dokumenter berjudul "Inside Job" dengan cerdas menangkap fakta ini. Film yang dirilis Oktober 2010 itu dengan gamblang mengungkapkan bagaimana persekongkolan antara pasar dengan negara, di mana pasar diwakili oleh perusahaan di Wall Street dengan negara direpresentasikan oleh pejabat Gedung Putih. Maka, wajarlah jika rakyat Amerika kebanyakan marah.
Tapi, bukan hanya rakyat Amerika yang menderita akibat kapitalisme. Hampir satu generasi setelah Uni Soviet (komunisme-sosialisme) runtuh, kapitalisme yang saat itu diyakini sebagai sistem terbaik bagi umat manusia tak mampu mengangkat sebagian besar umat manusia ke tingkat yang lebih baik.
Menurut pemenang hadia Nobel Perdamaian Muhammad Yunus dalam bukunya Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, kapitalisme memang bertahan tapi sistem ini membuat separuh penduduk dunia (sekitar tiga miliar orang) hanya hidup dengan uang dua dolar Amerika (satu dolar AS kurang lebih Rp 9.000) sehari. Mereka yang bahkan pendapatannya hanya satu dolar Amerika sehari jumlahnya mencapai satu miliar orang.
Yunus percaya dunia tanpa kemiskinan dapat diwujudkan jika sistem yang ada saat ini dirancang ulang untuk membebaskannya dari kekeliruan. Salah satu kekeliruan itu adalah membebaskan pasar bergerak dan mengatur dirinya sendiri dengan minim regulasi. Dalam hal ini apa yang diinginkan oleh Milton Friedman, yakni negara hanya sebatas penjaga, terbukti lebih banyak mendatangkan masalah, kalau tak bisa dikatakan keliru.
Demo antisistem yang tidak adil yang kini menjalar ke sejumlah negara mungkin tak akan mampu menumbangkan kapitalisme, tapi setidaknya membukakan mata dunia bahwa ada yang salah dengan sistem ini dan saatnya memperbaikinya.
Jika dulu, sekitar 1980-an, saat awal-awal (neo) liberalisme digulirkan di Amerika dan Inggris, Margaret Thatcher boleh berteriak lantang TINA alias There Is No Alternative untuk merujuk bahwa hanya liberalismelah, dan tak ada yang lain, yang bisa menolong dunia ini. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa masih banyak alternatif lain.
Oleh Rahman Andi Mangussara, Jurnalis
Sumber: Republika
