Judul: Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah
Penulis: M. Umer Chapra & Habib Ahmed
Penerbit: Bumi Aksara, 2004
Tebal: 246 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 45.000 (blm ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312
Apakah dengan mengusung nama perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah maka secara otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan good corporate governance dalam lembaganya? Data menujukkan lain. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan Corporate Governance yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan good corporate governance belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good corporate governance terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.
Buku ini merupakan hasil dari survei yang dilakukan penulis di beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Buku ini sangat penting untuk dijadikan rujukan bagi Good Corporate Governance di LKS serta pihak pengambil kebijakan BI atau Departemen Keuangan.
Penulis: M. Umer Chapra & Habib Ahmed
Penerbit: Bumi Aksara, 2004
Tebal: 246 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 45.000 (blm ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312
Apakah dengan mengusung nama perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah maka secara otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan good corporate governance dalam lembaganya? Data menujukkan lain. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan Corporate Governance yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan good corporate governance belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good corporate governance terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.
Buku ini merupakan hasil dari survei yang dilakukan penulis di beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Buku ini sangat penting untuk dijadikan rujukan bagi Good Corporate Governance di LKS serta pihak pengambil kebijakan BI atau Departemen Keuangan.
