Sebuah hasil kajian Kuwait Finance House Research (KFHR) yang baru saja diluncurkan dalam Global Islamic Finance Forum (GIFF) akhir Oktober 2010.yang lalu, antara lain menyajikan daftar ranking negara-negara yang sudah memiliki industri keuangan syariah. Malaysia - berdasarkan tujuh kriteria yang dibandingkan - menempati posisi pertama, selain juga akhirnya meraih ranking terbaik untuk keseluruhan kategori (lihat Tabel 1).
Agak ironis rasanya ketika melihat dari 19 negara yang masuk dalam daftar tersebut, Indonesia tidak disebut sama sekali, walaupun kajian khusus untuk setiap negara, data terkait tentang Indonesia ikut disajikan. Misalnya, di halaman 61-64 dan 155-158 tertera informasi ringkas namun relatif lengkap tentang industri keuangan syariah di Indonesia. Sementara Hongkong, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan dan Kanada saja, yang notabene merupakan negara sekuler, memiliki minoritas umat Islam, dan baru saja memulai kiprah dalam industri keuangan Islam, masuk dalam daftar ranking tersebut.
Namun, terlepas dari tidak masuknya Indonesia dalam ranking global industri keuangan Islam, fakta berdasarkan data di atas secara jelas menunjukkan posisi Malaysia yang begitu dominan dalam semua kategori. Pengecualian adalah dalam hal statistic, marketing and education, dimana posisi pertama ditempati Qatar, dan negeri jiran tersebut berada di posisi kedua".
Faktor pendorong
Menjadi yang terbaik tentu saja menjadi idaman semua pihak, apalagi dalam konteks sebuah perjuangan menegakkan sesuatu yang diyakini benar, seperti sistem ekonomi dan keuangan Islam. Nah, sesuai dengandata versi KHFR, Malaysia - setidaknya saat ini - sudah mencapai posisi tersebut, dan ini sesuai pula dengan rancangan Pemerintah Malaysia yang memang ingin menjadi global Islamic financial hub, atau pusat keuangan Islam dunia.
Bila dilihat dari pertimbangan mengapa KFHR menempatkan Malaysia di rankingpertama, tentu saja karena 7 kategori atau atribut yang dievaluasi. Pertanyaan yang lebih esensial sebenarnya adalah mengapa Malaysia berhasil dalam mengelola industri keuangan Islam? Salah satu jawabannya adalah memang adanya dukungan penuh dari pemerintah.
Seperti lazim diketahui, dan dibahas juga oleh Adiwarman Karim {Republika, 11 Oktober 2010), ada pendekatan yang berlawanan arah antara Indonesia dan Malaysia. Bila Indonesia lebih bersifat bottom-up, maka Malaysia menggunakan top - down approach. Pendekatan ini juga tidak hanya berhenti pada retorika belaka, tetapi memang sampai kepada tahap implementasi. Artinya, Pemerintah Malaysia beserta Bank Negara Malaysia (BNM) memang sangat serius memberikan dukungan penuh atas industri ini. Akibatnya memang terasa jauh lebih signifikan dalam hampir segala aspek lainnya.
Tabel 2 misalnya sangat jelas menggambarkan betapa kuat komitmen, baik pemerintah pusat (Federal Government) maupun pemerintah negara bagian (State Government). Dari total deposito yang ada padaindustri perbankan Malaysia yang berasal dari unsur federal government dan state government, masing-masing 53% dan 55% ditempatkan di perbankan Islam. Kemudian dukungan langsung juga diberikan oleh Lembaga-lembaga otoritas lainnnya (statutory authorities) yang menyumbang 49% dari total deposito.
Keadaan sebaliknya memang terlihat dari perbandingan persentase dari unsur-unsur lembaga keuangan, badan-badan perniagaan dan individu yang memang relatif masih rendah (masing-masing 29 persen, 13 persen dan 14 persen). Itulah sebabnya secara agregat akhirnya membuat pangsa Bank Islam - dalam deposito saja - mencapai 17 persen. Kondisi ini, bertolak belakang dengan industri keuangan Islam di Indonesia yang sangat mengandalkan dukungan masyarakat umum dan minim dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Memang agak sulit dimengerti, manakala Indonesia dengan segala faktor pendukung yang ada, seperti jumlah ummat Islam terbesar sedunia, terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik dan adil, dan berbagai multiplier effects lainnya, tetapi Pemerintah tidak memberikan dukungan sepenuhnya. Seperti yang dirasakan oleh Malaysia saat ini, sangat banyak manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat dan Negara dengan penerapan lebih sungguh-sungguh sistem ekonomi Islam.
Kesadaran Pemerintah
Agaknya momentum untuk melakukan perubahan yang bermakna adalah saat ini. Mengapa? karena tiada faktor yang masuk akal yang dirasakan dapat menghambat, kecuali kesadaran pemerintah sendiri. Seperti dikatakan di atas. Malaysia saat ini sedang menikmati segala bentuk multiplier effects atas keberadaan dan kemajuan sistem keuangan Islam. Misalnya saja, Malaysia adalah negera yang paling unggul sedunia (KFHR, 2010, hal. 225) dalam produksi dan sirkulasi sukuk dalam menunjang kemajuan berbagai proyek pembangunan, baik yang bersifat publik maupun umum.
Contoh lain adalah, kemajuan dalam bidang pendidikan dan sekaligus pembangunan SDM. Kendati dalam rangking di atas Malaysia hanya menempati peringkat kedua dalam hal education, tetapi tetap saja berbagai proses pendidikan keuangan Islam, baik formal maupun informal, Malaysia sangat menikmati manisnya buah sistem ekonomi Islam. Banyak sekali warga Negara asing datang untuk belajar sistem ekonomi dan keuangan Islam dari Malaysia. Sementara pakar-pakar mereka, juga laku keras dalam dunia konsultasi bidang ekonomi dan keuangan Islam.
M Akhyar Adnan, Dosen FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti Tamu FEM IPB
